PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengupayakan agar tidak ada tunda bayar kegiatan tahun 2024. Seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran Pemko Pekanbaru tahun ini, ditargetkan bisa dibayarkan sepenuhnya.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, Pemko Pekanbaru juga tengah menanti dana transfer dari Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Sehingga pihaknya bisa melihat potensi pembayaran kegiatan yang ada tahun ini.
"InsyaAllah, kalau melihat SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah masuk di Pemko insyaallah terbayarkan," kata Risnandar Mahiwa, Jumat (15/11).
Apalagi pihaknya telah melakukan evaluasi dan langkah-langkah jelang akhir tahun terkait pelaksanaan anggaran tahun 2024. Mereka mengevaluasi pelaksanaan anggaran dari masa transisi Pj walikota sebelumnya dan Pj walikota Pekanbaru saat ini.
Ia juga sudah mengeluarkan surat kepada seluruh OPD untuk melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengingat adanya keterbatasan penganggaran sebelumnya.
Namun, untuk kegiatan yang sudah berjalan akan diupayakan segera penyelesaian pembayarannya. Apalagi Pemko Pekanbaru juga menanti dana transfer dari pemerintah provinsi.
"Dari provinsi kami juga menunggu. Kalau masuknya cepat, tentu bisa tercairkan keseluruhan. Kalau di provinsi belum berproses, tentu kamu juga belum bisa proses," jelasnya.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru tahun 2024, naik menjadi Rp 3,301 triliun. Jumlah ini alami kenaikan cukup tinggi dari APBD 2024 yang hanya sebesar Rp2,852 triliun.
Dari kenaikan dalam APBD-P tersebut, ada sekitar Rp400 miliar selisih dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2024. Dari total APBD Perubahan itu, sekitar Rp1,139 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp2,161 triliun berasal dari dana pusat.
Risnandar Mahiwa mengatakan, fokus APBD-P tersebut untuk pembayaran gaji para pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru, dan juga difokuskan pada penyelesaian pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
"Fokusnya APBD-P salah satunya untuk gaji dan lain-lain. Dan memang, di APBD-P kita hanya menutupi terkait pagu yang ada," kata Risnandar Mahiwa, Rabu (30/10) kemarin.
Menurutnya, anggaran tersebut sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas pembangunan di kota ini. Kenaikan ini bukan semata untuk memenuhi biaya rutin seperti gaji pegawai.
Tetapi, kenaikan ini lebih ditekankan untuk mencakup kebutuhan esensial dan prioritas yang sebelumnya belum terpenuhi akibat kendala perencanaan.