RIAU (RA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H Syarifuddin mengatakan, legislatif Rohil sampai hari ini terus mengejar ketertinggalan daerah dalam menentukan anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBDP) di tahun 2016 ini.
Syarifuddin juga menepis anggapan berbagai pihak jika selama ini lembaga legislatif Rohil hanya diam saja dengan keadaan pendapatan daerah saat ini. Jika ada isu di tengah masyarakat yang mengatakan legislatif tidak bekerja dengan baik, terkait menentukan anggaran perubahan yang memang sudah menjadi hak masyarakat, justru sampai hari ini tegas H Syarifuddin Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil belum memberikan jawaban pasti.
"Sampai hari ini memang kami (dewan) memang belum menerima data plafon anggaran untuk perubahan ini, apa masih ada atau tidak. Kami sudah usahakan agar secepatnya dilakukan rapat, agar kami bisa langsung melakikan konsulidasi antar fraksi maupun komisi. Agar perencanaan anggaran perubahan bisa secepatnya ditentukan," tegas H Syarifuddin saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (02/11).
Tentang adanya pendapat yang mengatakan komunikasi antar Kemenkeu dan Pemkab yang kurang solid sehingga ada salah pengertian, H Syarifuddin beranggapan tidak ada data yang salah. Hanya penerimaan keterangan yang mungkin kurang koordinasi. Sehingga sampai hari ini DPRD Rohil belum mendapatkan keterangan pasti kapan akan dilaksanakannya rapat untuk menentukan anggaran perubahan tersebut.
"Kalau untuk rapat antar komisi dan juga fraksi, dengan stakeholder yang ada. Bisa kok secepatnya dilakukan, tinggal apa yang harus dibahas itu mana bahannya. Kita bisa putuskan dengan cepat apa yang sudah menjadi tugas kita di dewan," paparnya.
Ia juga kembali menegaskan agar berbagai pihak jangan beranggapan bahwa keterlambatan pembahasan APBDP tersebut merupakan kelalaian dari Legislatif. Serta meminta kepada Pemkab agar segera memberikan flapon anggaran nya ke DPRD agar dapat di bahas secepatnya.
"Kita meminta kepada pemda untuk segera memberikan pembahasan APBDP nya ke kita, mengingat ini sudah di ujung tahun. Kita tidak pernah memperlambat tapi pemda yang belum menyerahkan," pungkasnya. (dr)