Riauaktual.com - Masih banyaknya persoalan didaerah terkait diambil alihnya sejumlah wewenang ke Provinsi yang saat ini masih belum jelas tekhnis pelaksananya seperti wewenang pengawasan Tenaga kerja ( Naker) sehingga salah satu anggota anggota DPRD Pelalawan angkat bicara.
Adalah H.Abdullah,S.Pd Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan yang mempertanyakan bidang pengawasan terhadap tenaga kerja yang dinilainya belum ada kejelasan hingga kini.
"sebelum wewenang diambil alih ke Propinsi,dulu ada bidang pengawas yakni jabatan fungsional pengawas di Kabupaten yang bekerja memonitor tenaga kerja.naamun sekarang belum ada kejelasan apakah berbentuk UPTD pengawas di daerah atau tidak," ucap H.Abdullah politisi PKS ini kepada wartawan, hari ini.
Menurut Abdullah yang juga Sekretaris Fraksi Madani DPRD Pelalawan ini, harusnya kemenaker melalui Disnaker Provinsi menetapkan tekhnis pengawasan tenaga kerja didaerah sehingga setelah ditarik wewenangnya pengawasan bisa langsung berjalan.
"Kalau sekarang dimasa transisi ini bisa dikatakan tidak ada pengawasan. sedangkan banyak permasalahan tenaga kerja. Sampai kapan kondisi ini berlangsung tanpa ada kejelasan," ucapnya.
Ditambahkannya, bidang pengawasan sangatlah penting,Banyak hak - hak normatif tenaga kerja tidak ditunaikan oleh pengusaha atau perusahaan dimana kewenangan ini adanya di pengawasan.
“Kita mendesak Pemkab Pelalawan melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Pelalawan agar segera melakukan koordinasi ke pihak Propinsi terkait pelaksanaan tekhnis pengawasan di daerah.Ini penting agar perusahaan atau pengusaha punya atran dalam menunaikan kewajibannya terhadap tenaga kerja.Kalau tidak ada kejelasan fungsi pengawasan bagaimana hak - hak normatif tenaga kerja akan terpenuhi dan yang ada nantinya hanya permasalahan saja," tukasnya. (JYP)