Riauaktual.com - Polemik perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sudah beberapa kali terjadi. Dari sengketa lahan hingga penyebaran hama kumbang dari perusahaan kepada perkebunan kelapa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Dari beberapa peristiwa itu, masyarakat seringkali berada di pihak yang dirugikan. Untuk itu, keseriusan Pemerintah Kabupaten Inhil sangat berperan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dari pihak perusahaan yang berinvestasi di Inhil.
Baru-baru ini, tepatnya pada Senin (28/8/17) kemarin perwakilan masyarakat Desa Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah mendatangi gedung DPRD Inhil guna menyampaikan kekhawatirannya atas aktivitas PT Krisna Kerta Kencana (K3) dan penyebaran hama kumbang di perkebunan kelapa yang disinyalir berasal dari perusahaan tersebut.
Melihat peristiwa yang terjadi ini, Anggota Komisi II DPRD Inhil, Fadli H Sofyan saat berbincang dengan awak media, Selasa (29/8/17) meminta pemerintah untuk tidak tutup mata dengan apa yang terjadi di masyarakat.
"Kami ingin tahu sejauh mana keseriusan pemerintah terhadap konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Katanya sudah ada tim evaluasi terpadu, tapi sejauh ini publik tidak tahu bagaimana kinerja tim didalam menangani masalah yang terjadi," katanya.
Dan hari ini, karena tidak jelasnya kinerja dari tim tersebut, terjadi kebingungan jika ada persoalan antara perusahaan dan masyarakat.
"Seperti kasus penyebaran hama, dari pihak masyarakat menuding hama dari perusahaan, sementara perusahaan mengelak sehingga terjadilah keresahan ini. Penyebaran hama kumbang sudah terjadi dibeberapa daerah, bukan hanya di Sungai Nyiur, di Desa Rambaian dan Sungai Rawa juga terjadi," lanjutnya.
Untuk itu, Fadli menegaskan agar pemerintah tidak memandang ringan persoalan tersebut, karena kejadian ini (konflik perusahaan dengan masyarakat -red) tidak akan terhenti, terus dan akan terus terjadi kedepannya.
"Jika persoalan ini tidak ditangani dengan baik, percayalah masyarakatlah yang akan dirugikan. Tentunya bukan ini yang kita dan pemerintah Kabupaten Inhil inginkan, " imbuhnya. (suf)