PEKANBARU (RA)- Buruknya sistem pencatatan dan pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadi salah satu penyebab utama gagalnya Kota Pekanbaru memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut selama tiga tahun.
Walikota Pekanbaru, Firdaus MT mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah berusaha maksimal dalam membereskan persoalan aset sesuai dengan hasil rekomendasi BPK. Hanya saja karena tidak tuntas, makanya tetap saja terus menjadi catatan setiap tahunnya.
"Bagaimana lagi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Tetapi sampai saat ini belum juga tuntas, jadi kalau tidak tuntas pastinya BPK tidak dapat memberikan kita opini WTP," kilahnya, ketika dijumpai kemarin dikantor BPK RI Provinsi Riau.
Menurut Firdaus, sampai saat ini yang menjadi catatan dan temuan dari audit BPK masih berada pada tiga (3) SKPD. Dimana terdapat persoalan aset yang masih belum tuntas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Sekretariat Daerah.
"Kita bertekadlah ditahun 2015 ini harus bisa memperoleh WTP dengan bantuan dari BPKP dan koordinasi bersama BPK. Masa setiap tahun hanya dapat WDP terus, ini tandanya kita tidak naik kelas," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Firdaus menilai, jika pemerintah Kabupaten hasil pemekaran jauh lebih mudah meraih opini WTP karena bebannya tidak banyak seperti Kota Pekanbaru.
"Jadi yang menjadi catatan BPK itu bukan temuan sekarang, tapi persoalan-persoalan yang sudah lama sekali. Sehingga berbeda dengan Kabupaten-Kabupaten pemekaran," tutupnya.
Laporan : nti