Riauaktual.com - Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo agar dua perwira aktif Polri, menjabat plt gubernur di Jabar dan Sumut yang bakal menggelar pilkada menuai pro dan kontra.

Direktur Poldagri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pihaknya sungguh-sungguh mencermati seluruh dinamika perkembangan yang terjadi. Dia sangat menghargai berbagai masukan dan mendengar pandangan berbagai elemen bangsa terhadap rencana kebijakan tersebut dan dinamika perbedaan pendapat tersebut dimaknai sebagai pertanda bahwa demokrasi semakin matang

"Kami tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Kepres tentang pengangkatan dua pati Polri menjadi pejabat gubernur. Jadi masih dalam proses penggodokan dan belum ada keputusan apapun," ujarnya, Minggu (28/1/2018).

Apalagi, kata Bahtiar, masa jabatan Gubernur Sumut dan Jabar belum berakhir yaitu 16 Juni 2018. Menurutnya, Gubernur Jabar dan Sumut saat ini masih menjabat sebagai gubernur hingga berakhir masa jabatannya pada Juni 2018 karna keduanya tidak maju lagi sebagai calon gubernur.

"Inisiatif yang meminta dukungan personel eselon satu atau yang setara dari berbagai kementerian lembaga antara lain kepada Kemenko Polhukam, TNI dan Polri semata-mata didasari pertimbangan bahwa Kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personel eselon satu (pejabat tinggi madya) karena ada 17 pilgub dan saat ini masih proses rekruitmen 'calon' penjabat gubernur dari lingkungan internal 
Kemendagri dan dari berbagai kementerian lembaga," jelasnya.

Dia menjelaskan, setelah lengkap selanjutnya akan diajukan kepada presiden melalui Mensesneg dan selanjutnya presiden menunjuk pejabat gubernur adalah eselon satu terbaik yang diharapkan mampu mengawal dan memastikan agar proses Pilkada Serentak di 17 provinsi berlangsung aman, damai, tentram dan lancar. 

"Memastikan bahwa pejabat gubernur tersebut mampu menjaga stabilitas lokal setempat walau terjadi hiruk pikuk proses pilkada dan pemerintah wajib menjamin bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut tetap berjalan lancar hingga ke pelosok-pelosok tanpa gangguan apapun dan suasana kehidupan masyarakat tetap damai dan harmonis," paparnya.

Jadi, lanjut Bahtiar, perlu publik ketahui bahwa saat ini masih dalam proses tahapan rekruitmen. Kontrol publik dan parlemen saat ini dinilainya sangat kuat jadi setiap kebijakan pasti memperhatikan secara sungguh-sunguh dinamika yang terjadi.

"Pada saatnya akan ditunjuk eselon satu terbaik yang profesional dan berintegritas untuk ditugaskan menjabat sebagai pejabat gubernur. Siapapun yang terpilih nantinya dari unsur manapun apakah berasal dari ASN, TNI maupun Polri, yakinlah bahwa pilihan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria serta tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (Wan)

Sumber: Sindonews.com