Kemuning (RA) - Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan penutupan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kecamatan Kemuning.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Kempas pada Rabu (29/11/2024) dengan pengamanan ekstra ketat untuk memastikan kelancaran proses demokrasi.
Baca Juga: PT KBI Laporkan PT RMBE atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan ke Polda Riau
Kapolsek Kempas, Kompol A.Raymon Tarigan, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama berlangsungnya acara.
"Kami bersinergi dengan TNI dan Satpol PP untuk memastikan pleno ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya hambatan," ujar Raymon.
Sementara itu, Komandan Koramil 09 Kemuning, menegaskan bahwa pihak TNI juga mendukung penuh pengamanan ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas wilayah.
Baca Juga: Polsek Langgam Pantau Ketersediaan Pangan di Pasar Tradisional Usai Pilkada
"Kami hadir untuk mendukung Polri serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang turut menyaksikan proses demokrasi ini," katanya.
Selama pelaksanaan rapat pleno, aparat keamanan tampak berjaga di berbagai titik strategis di sekitar aula. Pintu masuk utama dipantau ketat, sementara patroli gabungan dilakukan di area luar gedung untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kemuning, Beni Lasepta mengapresiasi upaya pengamanan yang dilakukan aparat.
"Dengan adanya pengamanan yang maksimal, kami bisa melaksanakan rapat pleno ini tanpa gangguan, sehingga hasil rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai jadwal," ujarnya.
Penutupan rapat pleno ini berlangsung tertib dan dihadiri oleh perwakilan partai politik, saksi dari pasangan calon, serta masyarakat setempat. Tidak ada insiden berarti yang terjadi selama proses berlangsung.
Dengan selesainya pleno tingkat kecamatan ini, hasil rekapitulasi akan segera diserahkan ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti. Aparat gabungan tetap siaga hingga seluruh rangkaian tahapan Pilkada selesai guna memastikan keamanan dan kelancaran proses Pilkada.