JAKARTA (RA) - Langkah politikus PDI Perjuangan yang menolak kenaikan PPN 12 persen membuat sejumlah politikus Gerindra terheran-heran.
Pasalnya, terbentuknya aturan PPN 12 persen merupakan produk dari partai Banteng di periode parlemen 2019-2024 lalu.
"Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Anggota Komisi X Fraksi Gerindra H. Ali Zamroni dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah diputuskan sejak beberapa tahun silam. Menurut Ali, tidak tepat jika Presiden Prabowo yang mendapat bola panas dari kebijakan tersebut. Meski sebenarnya Prabowo Subianto bisa membatalkan kebijakan 12 persen ini.
"Jadi apabila sekarang ada informasi yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan, itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," tegasnya.
Ia meminta agar PDIP bersikap tegas dengan posisinya, yakni tegas sebagai oposisi atau tetap mendukung pemerintahan.
"Saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen. Saya hanya bisa tertawa dan geleng-geleng kepala melihatnya. Apakah mereka lupa siapa ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini? Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?," lanjutnya.
"Kami melihat bahwa sikap PDIP ini dalam hal PPN 12 persen adalah lempar batu sembatu sembunyi tangan. Kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka bukan seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDI Perjuangan," ujarnya.