JAKARTA (RA) - Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau (Kepri), Ismeth Abdullah, menyebut penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan oleh DPD RI kepada DPR pada 31 September 2025 lalu sebagai peristiwa besar. 

Ia menilai momentum tersebut menjadi titik penting setelah RUU itu mandek selama 18 tahun.

Ismeth optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dimulai awal 2026. Selain sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas, DPD RI disebut telah berkomitmen mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.

"Rakornas yang digelar PPUU/DPD RI dan diketuai Dr Abdul Kholik kemarin adalah peristiwa sangat penting. RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiatif DPD RI. Inilah wajah Indonesia sejati, negara kepulauan. Kami akan berusaha keras agar RUU ini mulai dibahas pada awal 2026," kata Ismeth dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Ismeth, yang pernah menjabat sebagai Pejabat Gubernur Kepri (2004–2005) dan Gubernur Kepri (2005–2010), mengaku merasa terpanggil memperjuangkan lahirnya UU Daerah Kepulauan. 

Menurutnya, ribuan pulau di Indonesia memiliki tantangan berat, terutama pulau kecil berpenduduk yang minim fasilitas dasar.

"Ada 17.500 pulau di Indonesia. Banyak pulau kecil berpenduduk dengan persoalan pendidikan, kesehatan, listrik, hingga transportasi," ujarnya.

Ia mencontohkan pengalamannya memimpin Kepri yang memiliki sekitar 2.400 pulau dengan jarak antarwilayah yang terpisah sangat jauh.

"Anak-anak di pulau masih harus naik perahu motor kecil untuk sekolah. Kalau tidak ada motor, mereka pakai sampan. Kalau ombak besar, bisa tenggelam," kata Ismeth.

Lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, banyak warga pulau terpencil harus menempuh perjalanan laut hingga 20-30 jam untuk berobat. Tidak sedikit yang meninggal sebelum sampai rumah sakit.

Ismeth menegaskan, UU Daerah Kepulauan akan memberi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk membangun layanan pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, listrik, serta transportasi laut dan udara di pulau-pulau kecil.

Ia berharap hadirnya undang-undang tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pulau Indonesia.

#DPR/MPR RI