PEKANBARU (RA) - Penudaan secara mendadak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu (Rohul) dan Pelalawan, menjadi tanda tanya besar dibenak masyarakat Riau, khususnya masyarakat Rohul dan Pelalawan.
Menyikapi hal itu Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar mengaku prihatin dan sedih, karena lagi-lagi bumi Melayu dibuat tak berdaya oleh kekuatan pemerintah pusat, terlebih penundaan tersebut baru diumumkan pada tengah malam.
"Kita sedih, pusat dalam hal ini Mendagri mengeluarkan perintah penundaan pada tengah malam, dan ini diperparah dengan tidak adanya pejabat berwenang yang langsung memberitahukan itu kepada masyarakat," kata Al Azhar, kepada RiauAktual.com Selasa (19/4) dikantornya.
Dia menyebut, banyak dampak negatif dari pemberitahuan penundaan tengah malam tersebut, seperti masyarakat Rohul yang untuk ke Pekanbaru itu menempuh jarak yang cukup jauh, dan sudah ada yang sudah terlanjur datang, tahu-tahu acara pelantikan tidak jadi, begitu juga dengan masyarakat Pelalawan.
Al Azhar menilai, hal itu terjadi dikarenakan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Kemendagri dengan Pemprov Riau terutama Gubernur Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat didaerah, seharusnya bisa menjalin komunikasi selama 24 jam, jika itu terjalin dengan baik, maka hal-hal semacam ini tidak akan terjadi.
Terlebih sinyal dari pusat yang disampaikan langsung oleh Mendagri terkait akan penundaan pelantikan juga telah diberitakan media, terutama pasca penetapan tersangka oleh KPK terhadap Suparman sebagai Bupati Rohul terpilih.
"Sebenarnya kalau pemerintah kita jeli, harusnya bisa melakukan antisipasi kejadian ini, karena sebelumnya kan sudah ada pernyataan Mendagri yang menyebut kalau pelantikan kemungkinan di tunda, lalu ada juga pernyataan dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang mengarah pada mendukung pernyataan Mendagri, seharusnya itu bisa disikapi oleh panitia pelantikan di Provinsi Riau," tegasnya.
Laporan : NIK