PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, menyoroti adanya aduan masyarakat terkait pencoretan nama penerima bantuan sosial tanpa penjelasan yang jelas.
Ia meminta Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru bersama pendamping sosial memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan transparan.
Tekad mengatakan, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan validitas data penerima bantuan.
Menurutnya, verifikasi harus dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan RT dan RW serta mengonfirmasi kondisi warga bersangkutan.
"Kami menerima laporan masyarakat yang mengaku tiba-tiba dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Ini perlu ditelusuri dengan benar. Pendamping sosial harus turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat," kata Tekad, Kamis (18/12/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, warga yang masih memenuhi kriteria sebagai keluarga tidak mampu seharusnya tetap mendapatkan bantuan. Ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan.
"Jika masih memenuhi syarat, seharusnya tetap menerima bantuan. Pendataan harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan," ujarnya.
Selain itu, Tekad juga menyinggung masih adanya warga miskin yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Ia mendorong Dinsos dan pendamping sosial agar lebih proaktif melakukan pendataan terhadap warga yang layak namun belum terakomodasi.
"Kalau ada warga yang memang layak tetapi belum terdata, itu perlu segera ditindaklanjuti agar hak mereka terpenuhi," katanya.
Tekad memastikan Komisi III DPRD Pekanbaru akan terus memantau dan mengawal kinerja Dinsos serta pendamping sosial agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
"Bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan secara adil dan sesuai ketentuan. Kami akan mengawasi pelaksanaannya," tutupnya.