SIAK (RA) - Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sepanjang 2025 berada dalam tekanan berat.
Pemkab terpaksa melakukan koreksi anggaran hingga Rp736,6 miliar sebagai langkah penyelamatan fiskal di tengah menurunnya pendapatan dan beban utang warisan tahun sebelumnya.
Bupati Siak Dr Afni Zulkifli mengungkapkan, hingga akhir 2025 saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) nyaris kosong.
"Per hari ini, saldo RKUD hanya tersisa sekitar Rp3,7 juta. Sampai hari ini pun kami masih membayarkan tunda bayar 2024," ujar Afni dalam konferensi pers Kaleidoskop Kinerja Pemkab Siak 2025 di Pendopo Datuk Empat Suku, Senin (29/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal Budi, Sekda Siak Mahadar, jajaran OPD, DPRD, Ombudsman Riau, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Kaleidoskop 2025 ini menjadi agenda perdana Pemkab Siak sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Utang 2024 Masih Rp121,5 Miliar
Afni menjelaskan, pemerintahan Afni-Syamsurizal yang resmi menjabat sejak 4 Juni 2025, dihadapkan pada tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp326,9 miliar.
Hingga 19 November 2025, utang yang telah dibayarkan mencapai Rp205,4 miliar, sementara Rp121,5 miliar masih tersisa.
"Kami berkomitmen menyelesaikan warisan utang ini secara bertahap, meskipun ruang fiskal sangat terbatas," tegas Afni.
Hingga 26 Desember 2025, realisasi fisik APBD Siak tercatat 94,51 persen, namun realisasi keuangan baru 82,25 persen.
"Secara fisik kegiatan berjalan, artinya OPD bekerja. Tapi realisasi keuangan tertekan karena kondisi fiskal yang sempit," jelasnya.
Pendapatan Turun, Belanja Dipangkas
Wakil Bupati Siak Syamsurizal Budi menambahkan, pendapatan daerah pada APBD Murni 2025 awalnya ditetapkan Rp2,95 triliun, namun terkoreksi pada APBD Perubahan menjadi Rp2,62 triliun atau turun Rp325,9 miliar (11 persen).
Penurunan tersebut dipicu oleh tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), koreksi dana transfer seperti DAU dan DBH, serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
"Struktur fiskal Siak masih sangat bergantung pada transfer ke daerah. Ke depan, tidak ada pilihan selain menaikkan PAD," ujar Syamsurizal.
Hingga akhir Desember 2025, transfer ke daerah (TKD) yang diterima Pemkab Siak baru Rp1,77 triliun dari target Rp2,02 triliun, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp250,5 miliar.
Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, belanja APBD Murni 2025 yang semula Rp3,13 triliun dipangkas menjadi Rp2,62 triliun, atau turun sekitar Rp503,6 miliar (16 persen).
Efisiensi dan Hentikan Lelang
Tekanan fiskal diperberat oleh total kontrak tahun 2024 yang mencapai Rp887,5 miliar, sebagian besar melalui skema e-purchasing. Kondisi ini memicu beban utang yang berlanjut ke 2025.
Bahkan, menjelang pergantian kepemimpinan 4 Juni 2025, masih terdapat lelang dengan nilai Rp49,4 miliar.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintahan Afni-Syamsurizal mengambil langkah penyelamatan fiskal dengan melakukan efisiensi, membatalkan lelang, melakukan addendum kontrak, tidak melelang ulang proyek bermasalah, serta tidak melakukan lelang baru pada APBD Perubahan.
Pasca pelantikan, lelang yang dilakukan hanya sebesar Rp73,1 miliar, termasuk kegiatan earmark wajib senilai Rp30,4 miliar, sementara 10 kegiatan senilai Rp29,3 miliar dibatalkan.
"Kebijakan ini kami ambil untuk menjaga kesinambungan fiskal, mengendalikan defisit, dan mencegah pembengkakan utang. Fokus kami ke depan adalah menyelesaikan utang, sementara pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi tetap dilindungi," pungkas Afni.