SIAK (RA) - Wakil Bupati (Wabup) Siak Syamsurizal Budi mengungkapkan bahwa struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak hingga 2025 masih didominasi belanja pegawai.
"Bahkan, pos tersebut menjadi yang terbesar dalam APBD Siak," kata Wabups Syamsurizal saat Konferensi Pers Kaleidoskop 2025 yang digelar di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, Senin (29/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli, Ombudsman Provinsi Riau, para asisten, pimpinan OPD, insan pers, organisasi masyarakat, LSM, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Syamsurizal menjelaskan bahwa belanja pegawai, termasuk belanja barang dan jasa serta subsidi yang berkaitan dengan aparatur, mencapai lebih dari Rp1,076 triliun atau sekitar 45,39 persen dari total belanja daerah.
"Belanja daerah kita masih cukup besar terserap untuk biaya pegawai, terutama gaji dan tunjangan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan pembangunan," ujarnya.
Meski demikian, Syamsurizal menegaskan bahwa tingginya belanja pegawai tidak boleh disikapi dengan pengurangan aparatur sipil negara (ASN).
"Solusinya bukan memangkas pegawai. Aparatur tetap dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal," tegasnya.
Menurutnya, langkah yang harus ditempuh adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar belanja pegawai tidak lagi menjadi beban berat bagi keuangan daerah.
"Kalau PAD kita kuat, belanja pegawai tidak akan menjadi persoalan besar. Karena itu seluruh OPD harus kreatif dan inovatif menggali potensi PAD," katanya.
Syamsurizal mendorong optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Melalui momentum Kaleidoskop 2025, Pemkab Siak berharap masyarakat mendapatkan gambaran transparan terkait kondisi keuangan daerah sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.