Riauaktual.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengambilan dan pengendalian kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga. Inpres tersebut mewajibkan setiap menteri atau pimpinan lembaga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memutuskan suatu kebijakan dan sebelum menyampaikannya kepada publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, imbauan mengenai satu suara dalam kebijakan sebenarnya sudah sering dikatakan oleh presiden dan dirinya. Tak jarang, imbauan disampaikan dengan memarahi menteri yang berbeda pendapat.
Menurut JK, perbedaan pendapat mengenai suatu kebijakan yang dipublikasikan akan membuat masyarakat bingung.
"Sebenarnya itu sudah sering dibicarakan di kabinet, sudah sering disampaikan dengan marah-marah oleh pak presiden, saya juga kadang-kadang meminta dengan marah, kenapa Anda berbeda pendapat, kenapa terbuka persoalan itu? Tapi karena lisan tidak mempan ya Inpres sekalian," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintahan ditandatangani pada 1 November 2017.
JK melanjutkan, sejak Inpres tersebut diberlakukan, seorang menteri tidak boleh sembarangan memutuskan atau bicara mengenai suatu kebijakan sebelum berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga negara terkait.
"Jadi, baru boleh keluar setelah disepakati masing-masing yang berkepentingan, stakeholder di kabinet, jangan menteri ngomong, tiba-tiba tidak seusai dengan kebijakan menteri lain, harus harmonilah," ujarnya.
"Kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait. Menko yang memfasilitasi, mengundang, tapi harus menteri-menteri, katakanlah kebijakan tentang harga beras, ya harus Menteri Perdagangan bicara Menteri Perindustrian, bicara Bulog dulu, bicara Menkonya bagaimana ini, jangan nanti berbeda," tukas JK. (okezone.com/wan)