Riauaktual.com - Pemerintah Kabupaten Siak kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kali berturut-turut. Predikat ini diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bupati Alfedri dalam rapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaporan keuangan yang digelar di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, pada Senin (8/7/2024). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa WTP yang diterima oleh Pemkab Siak diberikan berdasarkan laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2023 yang dinilai baik dan benar. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta fokus pada program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat akan membawa dampak positif.
"APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola dan digunakan sebaik-baiknya," kata Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD oleh setiap kepala daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inflasi yang terkendali adalah modal dasar untuk membangun negara.
Bupati Siak Alfedri menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menyatukan persepsi seluruh kepala daerah dalam pengelolaan APBD.
“Alhamdulillah, kami bisa hadir dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023, dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 di Jakarta. Sehingga kita memperoleh WTP untuk yang ke-13 kali berturut-turut," ungkap Alfedri dengan haru.
Alfedri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak terus melaksanakan program-program yang bersumber dari APBN maupun APBD yang menyentuh masyarakat. Selain itu, Pemkab Siak juga berhasil melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, sehingga meraih predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sebanyak 13 kali berturut-turut.
“Diraihnya opini WTP yang ke-13 kali berturut-turut ini menjadi motivasi bagi Pemkab Siak untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel," tutup Alfedri.(Infotorial)