ROHIL (RA) – Dalam upaya menjaga ketertiban dan kedamaian selama pelaksanaan Pilkada 2024, Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Batu Hampar, Aipda Irham Sait, melaksanakan kegiatan Cooling System Pilkada Damai pada Senin, 21 Oktober 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan pukul 11.37 WIB di sebuah warung di Jalan Pasar Bawah, Kepenghuluan Batu Hampar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (TPTM), Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Aipda Irham Sait dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya menjaga suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ia juga menekankan agar masyarakat tidak terlibat dalam kampanye hitam maupun praktik politik uang, yang dapat merusak integritas demokrasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, yang disampaikan melalui Kapolsek TPTM, Ipda Bonni Ferdy Sagala.
"Kampanye hitam dan politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moralitas demokrasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh hal tersebut dan segera melaporkan jika menemui adanya pelanggaran," ujar Aipda Irham Sait dalam pertemuan itu.
Kapolsek TPTM, Ipda Bonni Ferdy Sagala, juga menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kerukunan selama masa Pilkada.
"Kami akan terus mengawasi dan memberikan imbauan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik, termasuk kampanye hitam," tegas Ipda Bonni.
Kegiatan Cooling System Pilkada Damai ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersamaan dan menghormati perbedaan dalam pilihan politik.
"Aparat kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu provokatif maupun berita bohong yang kerap muncul selama masa kampanye," jelas Ipda Bonni.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kepenghuluan Batu Hampar tetap terjaga, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan lancar.
Pihak Polri akan terus memantau kondisi di lapangan dan siap bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait kampanye hitam atau politik uang, guna menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di wilayah tersebut.