Riauaktual.com - Pemkab Kuansing bersama DPRD Kuansing terus menggesa pembahasan RAPBD tahun 2018 dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota Ranperda RAPBD Kuansing tahun anggaran 2018.
Rapat paripurna dipimpin lansung Ketua DPRD Andi Putra, SH.MH. Turut hadir mendampingi dua wakilnya, Sardoyono dan Alhamra. Dan dihadiri 31 anggota DPRD. Sedangkan dari Pemkab Kuansing, hadir langsung Bupati Drs H Mursini MSi bersama Wakil Bupati Kuansing H Halim dan pejabat dilingkup Pemkab Kuansing, serta muspida lainnya.
"Menyikapi APBD tahun anggaran 2018 ini, hendaknya kita semua dapat memberikan perhatian dan semangat kerja yang lebih ekstra, mengingat waktu pembahasan RAPBD 2018 ini sangat terbatas sekali. Sehingga akan kita upayakan se efektif mungkin dalam pembahasannya agar apa yang kita putuskan tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Pengesahan Ranperda RAPBD Kuansing 2018 di-deadline 30 November 2017 ini," ujar Ketua Andi Putra dalam pidatonya, senin (27/11/2017.
Sementara itu, Bupati Mursini menyampaikan, pada tahun 2018, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun lebih atau turun 8,81 persen atau sebesar Rp121 miliar lebih dibanding APBD murni tahun 2017. Rencana pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah diproyeksikan Rp87 miliar lebih, dana perimbangan Rp922 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp243 miliar lebih.
"Pemkab berupaya maksimal dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku," katanya dalam pidato pengantar nota RAPBD 2017 itu.
Pendapatan daerah, kata Mursini, diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran, melalui penyederhanaan sistem, prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi. Dan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan Pemerintah Provinsi dan meningkatkan PAD dari potensi daerah.
Rencana anggaran belanja daerah, katanya, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp842 miliar lebih atau turun Rp14,7 miliar lebih atau 1,72 persen dari APBD 2017. Sementara belanja langsung sebesar Rp435 miliar lebih yang juga turun sebesar Rp103 miliar lebih atau 19,28 persen dibanding APBD murni tahun 2017.
Dalam rencana anggaran pembiayaan daerah, estimasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 dianggarkan Rp1,253 triliun, sementara belanja daerah Rp1,278 triliun sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp25 miliar. Defisit ini, katanya, akan ditutup dengan SILPA sebesar Rp25 miliar lebih. (Jk)