Kepala Pertahanan dari 12 Negara Kutuk Kekerasan di Myanmar

Selasa, 30 Maret 2021 | 13:17:47 WIB
Pengunjuk rasa membawa seorang pria di Mandalay, Myanmar, Sabtu 27 Maret 2021, ketika pasukan keamanan melanjutkan tindakan keras terhadap demonstrasi

Riauaktual.com - Kepala pertahanan Amerika Serikat (AS) dan puluhan pejabat lain dari negara sekutu mengutuk tindakan kekerasan aparat keamanan Myanmar, Sabtu (27/3). Para perwira tinggi militer menyatakan militer Myanmar telah kehilangan kredibilitas dengan rakyatnya.

Pernyataan bersama, yang diperoleh Reuters menjelang rilis yang direncanakan akhir pekan ini, adalah deklarasi langka oleh komandan militer paling senior dari negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Asia dan Eropa.

Deklarasi dibuat setelah laporan berita dan saksi mata mengatakan pasukan keamanan Myanmar menewaskan 114 orang pada Sabtu (27/3), termasuk beberapa anak, pada Hari Angkatan Bersenjata - hari paling berdarah dari penumpasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi sejak kudeta militer bulan lalu.

"Sebagai Kepala Pertahanan, kami mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata oleh Angkatan Bersenjata Myanmar dan dinas keamanan terkait," baca draf pernyataan itu.

Deklarasi ditandatangani oleh 12 kepala pertahanan dari Australia, Kanada, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat.

Para diplomat dari negara-negara ini telah mengutuk pertumpahan darah oleh militer Myanmar, dan membuat pernyataan itu sebagian besar bersifat simbolis. Sejauh ini, militer Myanmar mengabaikan kritik atas tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat.

Seraya tidak secara eksplisit mengutuk kudeta 1 Februari, yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, draf pernyataan menyebut bahwa militer profesional harus mengikuti standar internasional untuk berperilaku "dan bertanggung jawab untuk melindungi dan tidak merugikan orang-orang yang dilayaninya".

Dikatakan, militer Myanmar harus "menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya".


 

Sumber: BeritaSatu.com

Terkini

Terpopuler