Riauaktual.com - Pimpinan MPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) menyikapi putusan PTUN Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 3 Mei 2023 tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022 batal atau tidak sah.
"MPR tadi kita mengadakan Rapim sebagai tanda dimulainya kembali kerja. Hadir hadir juga bapak Fadel dan semua wakil pimpinan. Selain soal program kerja juga membahas terkait dengan keputusan PTUN," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di sela-sela Halalbihalal MPR di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Dalam Rapim tersebut, kata Bamsoet, dibahas sejumlah kegiatan program kerja yang sudah berjalan maupun kegiatan yang sedang akan berjalan. "Kegiatan ini kita lakukan sampai Desember nanti termasuk pembahasan anggaran," katanya.
Terkait dengan sengketa Pimpinan MPR dari unsur DPD RI, lanjut Bamsoet, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad telah melaporkan hasil proses hukum gugatan yang diajukan dirinya ke PTUN di dalam Rapim. Yakni menolak Surat Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2023,
"Pak Fadel melaporkan proses hukum yang terkait dengan gugatan di PTUN, dan tadi Pak Fadel melaporkan PTUN menolak surat keputusan DPD RI yang menonaktifkan atau menarik bapak fadel sebagai pimpinan MPR," ujarnya.
Dengan putusan PTUN Jakarta itu, maka Pimpinan MPR meminta agar Fadel Muhammad tetap menjadi Pimpinan MPR dan tidak terganggu surat dari DPD RI yang meminta agar dirinya dinonaktifikan sebagai Wakil Ketua MPR.
"Tentu akan ada upaya upaya yang akan dilakukan, tetapi saya meminta kepada Pak Fadel untuk tidak terganggu. Saya meminta kepada semua pimpinan MPR untuk juga tidak terganggu dalam upaya kerja-kerja yang sudah menjadi tugas kita semua sebagai pimpinan MPR," katanya.
"Saya minta juga Pak Fadel bertemu dengan para pimpinan MPR satu per satu, menjelaskan hasil keputusan PTUN Jakarta," ujarnya.
Fadel Muhammad mengatakan dirinya sudah memaafkan pimpinan DPD RI. "Saya juga sudah maafkan Pak LaNyallla, dan semuanya ini sudah berakhir. Kita malu pada rakyat harus lihat dua pimpinan lembaga tinggi negara bertempur seperti ini," katanya.
"Pak Bambang (Ketua MPR RI) juga minta pada saya supaya lebih wise (bijak) dan melihat ini kedepan demi menjaga institusi lembaga tinggi negara," ujarnya.