PEKANBARU (RA) – Calon Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengusung program unggulan "Satu Rumah Satu Sarjana" sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Riau. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap keluarga di Riau agar memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana.
Dengan skema pendanaan yang terencana dengan baik, program ini dinilai realistis dari sisi regulasi dan anggaran.
Program ini diperkenalkan oleh Abdul Wahid dalam berbagai kesempatan, termasuk saat didukung oleh Ustadz Abdul Somad (UAS).
Menurutnya, program ini penting untuk mengatasi kesenjangan pendidikan tinggi di kalangan keluarga kurang mampu, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pembangunan SDM di Bumi Lancang Kuning.
Ahli hukum tata negara dari UIN Suska Riau, Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Program ini bisa diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan nasional yang mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi,” jelas Dr. Peri.
Ia menambahkan, untuk memberikan dasar hukum yang kuat, program ini perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga keberlangsungannya tidak bergantung pada masa jabatan gubernur semata. Selain itu, program ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai skema beasiswa.
Dampak Positif Bagi Masyarakat
Program ini diyakini akan membawa perubahan besar dalam tatanan masyarakat, terutama dalam pola pikir dan cara pandang terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Dengan semakin banyaknya sarjana di Riau, kualitas tenaga kerja akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing daerah di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan industri kreatif.
Secara konkret, program ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan di Riau. “Pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan pendapatan. Sarjana akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ekonomi keluarga akan membaik,” tambah Dr. Peri.
Dari sisi anggaran, Abdul Wahid telah merancang skema pendanaan yang tidak memberatkan APBD. Sebagian besar dana dapat dialokasikan dari pos pendidikan dan beasiswa yang telah ada, serta memanfaatkan DAK dari pemerintah pusat. Selain itu, program ini juga dapat didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Riau.
“Dengan melibatkan pihak swasta melalui CSR dan Baznas, program ini bisa diimplementasikan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Baznas sendiri memiliki program beasiswa bagi keluarga yang belum memiliki sarjana, dan ini bisa diintegrasikan,” jelasnya.
Dr. Peri Pirmansyah menekankan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Riau yang relatif stabil, program "Satu Rumah Satu Sarjana" sangat mungkin diwujudkan tanpa membebani keuangan daerah secara signifikan. Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
“Pengelolaan anggaran yang baik akan membuat program ini realistis. APBD Riau masih memiliki ruang untuk menambah alokasi pendidikan. Selain itu, pemanfaatan CSR dari perusahaan di Riau bisa menjadi penopang utama dalam mendanai program ini,” pungkas Dr. Peri.
