RIAU (RA) - Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap truk over dimensi dan overload (ODOL) serta kendaraan berplat luar yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung kerusakan jalan di kawasan Manggala, Kabupaten Rokan Hilir, pada Senin (9/6/2025).
Menurut Wahid, kerusakan jalan di Riau sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bertonase besar yang melebihi kapasitas, terutama dari perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
"Jalan ini dibangun dengan material berkualitas, sudah diuji di laboratorium. Tapi karena beban kendaraan berlebih, jalan yang baru saja selesai langsung rusak dalam beberapa bulan," tegas Wahid.
Ia juga menyoroti kendaraan perusahaan dengan plat luar daerah yang menggunakan jalan provinsi untuk aktivitas logistik, namun tidak menyumbangkan pajak kendaraan ke Riau.
"Itu tidak bisa dibiarkan. Jalan kita dipakai, tapi pajaknya dibayar di luar. Semua kendaraan yang beroperasi di Riau harus berplat BM," sambung Wahid.
Sebagai langkah konkret, Gubernur akan memanggil seluruh perusahaan pengguna jalan untuk rapat koordinasi di Pekanbaru pekan depan.
Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk membayar pajak di Riau dan ikut bertanggung jawab terhadap infrastruktur jalan yang mereka gunakan.
"Kegiatan ekonomi yang legal kita dukung. Tapi kalau melanggar aturan dan merusak jalan, tentu ada sanksinya. Kita harus berani menegakkan aturan," katanya.
Wahid juga mengingatkan bahwa keberadaan truk ODOL tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.
Ia menyerukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, untuk memastikan regulasi dijalankan dengan benar.
Masyarakat di sekitar jalan Manggala mendukung langkah tegas Gubernur. Mereka mengaku selama ini dirugikan oleh debu dan jalan berlubang akibat lalu lintas truk berat yang tidak terkendali.
"Kami senang kalau perusahaan ditertibkan. Selama ini mereka lewat seenaknya, kami yang kena debunya dan jalan rusak terus," ujar salah seorang warga.
Wahid menegaskan bahwa penataan lalu lintas dan pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan.
"Kalau kita semua tertib, infrastruktur bisa awet. Tapi kalau dibiarkan, kita semua yang rugi. Sinergi adalah kuncinya," tutup Wahid.