JAKARTA (RA) – Klaim Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya unggul dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di 14 provinsi mendapat kritikan tajam. Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional, Ikhyar Velayati, menilai klaim tersebut belum mendasar karena masih didasarkan pada hasil rekapitulasi sementara.
"Hasil perhitungan yang ditampilkan lembaga survei masih fluktuatif. Yang terlihat berpeluang menang itu hanya di dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Bali. Sementara di Papua, masing-masing pihak masih saling klaim," ujar Ikhyar, Minggu (1/12).
Ikhyar juga menyoroti bahwa di 11 provinsi yang diklaim PDIP unggul, pasangan calon yang menang bukan berasal dari kader PDIP, melainkan dari partai lain.
"Pada 11 wilayah yang diklaim menang, PDIP hanya sekadar partai pendukung. Cagub dan cawagubnya juga berasal dari kader partai non-PDIP," jelasnya sebagaimana dilansir dari Rmo.id.
Menurut Ikhyar, klaim sepihak ini berisiko menimbulkan persepsi yang tidak akurat di masyarakat. Ia menyarankan agar PDIP segera melakukan evaluasi atas strategi yang diterapkan dalam Pilkada Serentak 2024.
"Lebih baik PDIP melakukan kritik dan otokritik atas hasil Pilkada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperbaiki strategi ke depan," tambahnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan klaim bahwa PDIP memenangkan Pilgub di 14 provinsi dalam Pilkada Serentak 2024. Klaim tersebut disampaikan pada konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11).
Adapun 14 provinsi yang diklaim dimenangkan PDIP adalah: Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.
Namun, menurut Ikhyar, klaim ini sebaiknya didasarkan pada hasil akhir yang telah terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai bahwa langkah PDIP dalam mengungkapkan klaim kemenangan secara prematur dapat merugikan kredibilitas partai di mata publik.
"Lebih baik menunggu hasil resmi dari KPU sebelum membuat pernyataan besar seperti itu. Jangan sampai klaim ini menjadi bumerang bagi partai," tegas Ikhyar.
Ikhyar menekankan pentingnya PDIP melakukan refleksi mendalam atas hasil Pilkada 2024. Evaluasi yang komprehensif akan membantu partai memahami kelemahan dan peluang untuk meningkatkan kinerja dalam Pemilu mendatang.
"Evaluasi bukan hanya tentang hasil, tetapi juga strategi, komunikasi, dan kerja sama dengan partai-partai lain. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan PDIP sebagai partai besar," tutupnya.
