RIAU (RA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menghadapi tantangan besar dengan defisit anggaran yang mencapai Rp2,21 triliun. Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi III DPRD Riau telah menyiapkan sejumlah strategi guna menyeimbangkan keuangan daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Selain itu, optimalisasi juga harus dilakukan melalui peningkatan pajak daerah, pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan, dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas serta sawit, hingga keterlibatan sektor usaha dalam mendukung pemasukan daerah.

"Momentum efisiensi ini mesti dipahami sebagai langkah awal untuk melakukan lompatan besar. Ini adalah kesempatan bagi Gubernur Wahid untuk mengambil langkah-langkah luar biasa demi kemajuan Riau," kata dia, Sabtu (15/3/2025).

Sebagaimana diketahui, defisit ini mencakup Rp707 miliar untuk gaji dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) selama dua bulan terakhir di 2025, yang biasanya dianggarkan dalam perubahan anggaran tahun tersebut.

Abdullah mengungkapkan bahwa real defisit anggaran 2024 sebenarnya berjumlah Rp1,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari tunda bayar sebesar Rp916 miliar dan tunda salur kepada pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai Rp550 miliar.

Salah satu opsi yang sempat mencuat untuk menekan defisit adalah pemotongan TPP ASN, sebagaimana pernah dilontarkan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid. Namun, menurut Abdullah, pemotongan TPP ASN seharusnya menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelamatan anggaran dilakukan.

"Sehingga menurut saya, pemotongan TPP ASN adalah langkah terakhir setelah kita lakukan upaya penyelamatan," pungkasnya.
 

#DPRD Provinsi Riau