PEKANBARU (RA) - Head of International Relation DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Djono Albar Burhan, menegaskan bahwa Bursa CPO Indonesia (ICDX) memiliki peran strategis sebagai kunci utama transparansi dalam perdagangan komoditas sawit nasional.

Menurut Djono, arahan Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat ME Manurung menekankan pentingnya Indonesia memiliki satu acuan harga referensi tunggal, yaitu melalui Bursa CPO.

"Bapak Ketua Umum menyampaikan bahwa satu bursa tunggal ini penting agar kita memiliki referensi harga yang tidak membingungkan, reliabel, dan berkeadilan. Bursa ini benar-benar harus menggambarkan kondisi pasar sawit Indonesia, sebagaimana IHSG yang mencerminkan industri dan sentimen ekonomi nasional," ujar Djono, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, keberadaan Bursa CPO Indonesia sebenarnya sudah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS). Regulasi ini menjadi dasar penting bagi seluruh provinsi penghasil sawit untuk menggunakan harga bursa ICDX sebagai rujukan resmi dalam penetapan harga TBS.

"Sebelumnya, regulasi hanya memasukkan tender KPBN. Kini dengan Permentan terbaru, harga TBS diharapkan mengacu pada bursa ICDX agar lebih transparan dan mencerminkan kondisi pasar sebenarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Djono menyoroti bahwa Harga Patokan Ekspor (HPE) Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya berpijak pada bursa dalam negeri. Dari total komposisi, 60 persen HPE bersumber dari Bursa CPO Indonesia, 20 persen dari Bursa Malaysia, dan 20 persen dari Bursa Rotterdam.

"Ini menunjukkan kita masih ragu terhadap produk sendiri. Bagaimana negara lain bisa percaya pada bursa ICDX sebagai acuan internasional, jika kita saja belum sepenuhnya yakin," tegasnya.

Djono menyerukan agar pemerintah dan pelaku industri lebih optimis terhadap Bursa CPO Indonesia, karena ICDX dinilai sebagai harapan baru bagi petani sawit menuju kesejahteraan yang lebih baik.

"ICDX adalah masa depan sawit Indonesia. Dengan bursa ini, kita bisa memiliki harga yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Indonesia pusat acuan harga sawit dunia, karena kita adalah produsen terbesar di dunia," ujarnya.

Hingga kini, sudah terdapat 58 anggota (member) yang tergabung dalam Bursa CPO Indonesia. Namun, volume transaksi masih belum optimal akibat lemahnya regulasi pemerintah dalam mendorong perdagangan melalui bursa.

"Perlu langkah nyata pemerintah agar transaksi di bursa menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan. Dengan begitu, ekosistem harga sawit yang adil dan transparan bisa benar-benar terwujud," pungkasnya.