PEKANBARU (RA) - Polemik pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau kembali menghangat setelah Pemerintah Kota Dumai menyatakan tidak sanggup menjadi tuan rumah.

Dengan mundurnya Dumai, otomatis tidak ada lagi daerah yang bersedia menggelar event olahraga terbesar di Riau tersebut. Karena sebelumnya, diputuskan tuan rumah Porprov Riau 2026 digelar di Dumai dan Siak.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung, menegaskan bahwa keputusan Dumai harus dipahami bersama. Menurutnya, penundaan Porprov kini menjadi konsekuensi logis karena satu-satunya calon tuan rumah yang tersisa sudah menyatakan ketidaksiapannya.

"Kalau Dumai sudah minta penundaan, berarti sudah tidak ada lagi tuan rumah untuk pelaksanaan Porprov," ujar Robin kepada riauaktual.com, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, sejak Kabupaten Siak lebih dulu menyatakan mundur, Dumai menjadi satu-satunya kandidat penyelenggara Porprov 2026. Namun ketika Dumai juga menyatakan tidak mampu, maka pelaksanaan Porprov tidak mungkin dipaksakan.

"Saya melihat, ketika dia mengundurkan diri, itu serta merta memang harus ditunda. Karena yang sebelumnya Dumai menjadi tuan rumah tunggal berarti sudah tidak sanggup. Sikap Dumai ini harus dihormati dan semua kita harus menerima keadaan ini," tegasnya.

Robin juga mempertanyakan apa yang akan terjadi jika pemerintah tetap ngotot memaksakan Porprov digelar tanpa kesiapan tuan rumah.

"Kalau dipaksakan seperti apa? Menurut saya, Pak Gubernur lah yang harus menyikapinya. Dan Dumai juga harus bisa menjelaskan secara rinci apa alasannya mengundurkan diri. Kalau itu menyangkut ketidakmampuan dalam keuangan, bisa kita maklumi," katanya.

Menurutnya, persoalan anggaran memang menjadi salah satu beban besar bagi Dumai. Pemprov Riau disebut menanggung sekitar Rp32 miliar, sementara sisanya ditanggung tuan rumah. Namun jika Dumai menjadi tuan rumah tunggal, mereka juga harus menerima limpahan cabang olahraga (cabor) yang sebelumnya direncanakan di Siak.

"Masalahnya, kalau Dumai menjadi tuan rumah tunggal, dia tidak bisa juga melaksanakan seluruh cabor karena keterbatasan venue. Dumai tidak akan sanggup menanggung seluruh cabor, tumpahan dari Siak yang sudah mengundurkan diri. Ketika dia tidak mampu menampungnya, kan akan menjadi persoalan juga," ujarnya.

Robin menilai kondisi ini bisa berdampak fatal jika tetap dipaksakan. Mulai dari potensi cabor yang tidak diikutsertakan hingga persoalan validasi kabupaten/kota peserta yang belum tentu siap mengikuti Porprov dalam kondisi tidak ideal.

"Kalau dipaksakan, sudah pasti akan ada cabor yang tidak diikutsertakan. Belum lagi validasi kabupaten/kota yang bersedia ikut,"tambahnya.

Dengan seluruh dinamika tersebut, Robin menilai penundaan Porprov adalah keputusan yang paling realistis sambil menunggu langkah resmi dari Pemprov Riau untuk menentukan arah penyelenggaran ke depan.