SIAK (RA) - Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan kekesalannya terkait isu pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk 2026 yang kabarnya mencapai Rp330 miliar.

Keluhan itu ia sampaikan langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau, Heni Kartikawati, dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, dalam pertemuan di Siak, Selasa (9/12/2025).

Afni mengatakan dirinya kaget karena dana bagi hasil (DBH) yang diterima Siak selama ini hanya Rp7,72 miliar per tahun, jauh dari cukup dibandingkan luas kawasan hutan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.

"Saya kaget DBH cuma Rp7,72 miliar. Tak sebanding dengan luas hutan yang kami jaga. Ditambah isu TKD dipotong Rp330 miliar tahun depan, apa dosa Siak?," ujar Afni.

Afni meminta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau untuk menyurati Kemenkeu agar mempertimbangkan ulang rencana tersebut.

Ia menegaskan pemotongan TKD hanya akan menambah beban fiskal Pemkab Siak.

"Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Kalau TKD benar-benar dipangkas, berat bagi kami," katanya.

Meski demikian, Afni mengaku tak memiliki banyak pilihan bila kebijakan pusat tersebut tetap diberlakukan. Ia hanya meminta pemerintah pusat memberikan kompensasi yang jelas.

"Kalau mau dipangkas, ya nggak apa-apa. Tapi bangunkan jembatan, jalan, dan bayarkan gaji pegawai, honorer, guru ngaji kami," tegasnya.

Afni menyebut dirinya sudah melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta penjelasan mengenai isu pemotongan tersebut.

"Biar jelas bahwa kami tidak menahan-nahan uang. Di Siak, pagi masuk, siang keluar. Semua berjalan sesuai kebutuhan," kata Afni.

Ia juga menyoroti lambatnya pencairan dana transfer dari pusat yang kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Kalau dana terlambat ditransfer, kami yang disalahkan rakyat. Karena itu saya minta Kanwil menyurati Kemenkeu. Apa salah dan dosa Kabupaten Siak sampai mau dipotong TKD-nya," tutup Afni.