PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menegaskan komitmennya dalam memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. 

Pemko telah menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terkait anggaran UHC hingga penindakan terhadap rumah sakit yang merugikan pasien dibayar melalui BPJS Kesehatan.

Penegasan ini disampaikan Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho usai melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak BPJS kesehatan di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (8/1/2026).

"Salah satu poin terpenting dalam kerja sama tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami ini merupakan salah satu pembayar iuran BPJS Kesehatan terbesar dengan nilai mencapai Rp111 miliar," kata Wako.

Sebagai pembayar terbesar di BPJS Kesehatan pada tahun 2025, pemko meminta adanya evaluasi terhadap rumah sakit.

Rumah sakit diperingatkan agar jangan sampai ada yang menolak pasien BPJS, menyembunyikan ketersediaan kamar, atau melakukan praktik penambahan biaya di luar ketentuan BPJS. 

"Hal-hal seperti ini sangat memberatkan masyarakat," tegas Agung.

Ia meminta BPJS Kesehatan untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang terbukti melanggar ketentuan. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga siap turun langsung bersama tim satuan tugas (satgas) untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Selain pengawasan, Agung juga mendorong BPJS Kesehatan agar memberikan kemudahan dan kelonggaran sesuai ketentuan dalam memperluas kerja sama dengan rumah sakit yang belum menjadi mitranya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran Kota Pekanbaru.

"Dengan semakin banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, masyarakat di daerah pinggiran kota dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses," pungkasnya.