PEKANBARU (RA) - Kota Pekanbaru saat ini memasuki masa sulit. Pemerintahan yang dinilai amburadul, menciptakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman SH menyebutkan, bahwa Kota Pekanbaru saat ini seperti tidak pernah dibangun. Mengapa demikian, karena pemerintah mengabaikan pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan pembangunan yang merata.
"Saya mengatakan Pekanbaru darurat finansial. Saya mengamati sebagai masyarakat, terhenti pembangunan di kota Pekanbaru pada kwartal pertama, kan 6 bulan pertama gak ada apa-apa di Kota Pekanbaru ini. Kalaupun ada, hanya 20 persen dalam serapan APBD, kan itu sangat kecil," kata Kamaruzaman saat berbincang dengan wartawan, kemarin.
Maka realisasi penggunaan APBD 2016 itu, kata Kamaruzaman yang lama duduk sebagai pimpinan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi pemerintahan, maka apa yang diharapkan masyarakat di ujung kepemimpinan Walikota Pekanbaru Firdaus MT tidak tercapai.
"Tidak sesuai dengan harapan masyarkat bila dikaitkan dengan triloginya itu, ini kita harus jujur mengatakan bahwa arah kebijakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kenyataannya apa yang terjadi, terhenti pembangunan di kota Pekanbaru ini, kecuali proyek multiyears," paparnya.
Maka dengan kondsi saat ini, dimana pembangunan di tengah masyarakat tidak ada dilakukan, namun proyek multiyears yang nilainya triliunan rupiah tetap dilaksanakan, maka timbul pertanyaan, kalau proyek multiyears berjalan terus, berarti anggaran ada, kenapa untuk multiyears ada dan kenapa tidak diratakan dulu pembangunan di masyarakat.
"Di saat sekarang ini pertengahan tahun pertama ini harusnya kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat sudah harus dilaksanakan, katakanlah jalan lingkungan, drainase dan lain sebagainya, itu harus sudah dikerjakan. Ini momen loh, sebetulnya itu kalau jeli walikota, ini harus segera dilakukannya proyek yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat," kata Kamaruzaman yang juga merupakan politisi Partai Demokrat yang bersutankan Walikota Firdaus MT.
Momen yang dimaksud Kamaruzaman, yakni dikarenakan Walikota Pekanbaru Firdaus MT yang akan habis jabatannya pada 2016 ini, dan dia maju lagi, maka kondisi saat ini berdampak kepada kinerja walikota.
"Tingkat kepuasan masyarakat bisa kita uji, ternyata sampai hari ini sebagian besar masyarakat masih kecewa. Saya yakin wako menyadari dampak sosial ini, cuma sekarang sejauh mana gebrakannya untuk mendapatkan anggaran itu supaya dapat dipergunakan membangun infrastruktur yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara langsung," katanya.
"Kemudian kita bicara tentang pendapatan asli daerah kita seperti apa, target kita apa, kemudian realisasi seperti apa. Kalau tidak sesuai realisasi dengan harapan tentu timbul pertanyaan, ada apa di sektor itu. Tingkat bayar pajak seperti apa, teliti dan dikaji, saya katakan kawan-kawan di DPRD perlu menyelidiki, dikaji itu, lakukan upaya menyelesaikan persoalan ini di tengah masyarakat," sarannya.
Jika saja DPRD saat ini jeli, kata Kamaruzaman, dirinya yakin target APBD bisa mendekati. Karena sektor pajak di Kota Pekanbaru sangat banyak. "Misalnya reklame, berapa banyak, ribuan reklame itu ratusan miliar masuknya itu kalau kita mau jeli. Bahasa sederhana itu tidak ada gratis di Pekanbaru ini. Kalau pajak dan retribusi mandek siapa yang duduk di sana, ngapain aja dia," sindirnya.
Saat ini, kondisi Kota Pekanbaru semakin buruk. Diguyur hujan satu jam saja, jalanan dalam kota Pekanbaru seketika berubah menjadi anak sungai. Itu dikarenakan proyek penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru yang pernah disarankan Kamaruzaman kepada Walikota Pekanbaru pada tahun 2013 lalu tidak direspon dan walikota lebih memilih menjalankan proyek multiyears pembangunan pusat perkantoran.
"Sejak 2013 saya sarankan, banjir ini diperhatikan lebih awal, setelah itu beriringan dengan proyek multiyears itu, penanganan ini tidak boleh diabaikan. Ini terbalik, multiyears dijalankan terus, penanganan banjir tidak dilaksanakan, padahal yang bersentuhan dengan masyarakat itu soal banjir," keluhnya.
Kata Kamaruzaman, proyek multiyears itu bagus, namun alangkah lebih bagus lagi dilakukan pembenahan tingkat masyarakat, karena persoalan itu yakni pemerataan pembangunan di masyarakat saat ini jauh lebih penting dari multiyears pusat perkantoran.
"Sampai sekarng realisasi APBD masih 20 persen seperti disampaikan dalam paripurna HUT kota kemarin, kan sedih, ngapain aja aparatnya. Kalau hanya anggaran rutin berarti hanya sepihak saja membangunnya, hanya membangun perut mereka. Saya bicara realita, kalau hanya 20 persen dan itu hanya anggaran rutin, berarti hanya sepihak, hanya untuk gaji mereka dibayar, uang insentif, minyak, segala macam, sementara masyarakat diabaikan," sebut Kamaruzaman.
Kamaruzaman juga mengatakan, kesalahan fatal Walikota Pekanbaru saat ini yaitu, orang bagus pada disingkirkan semua, dipakai orang yang tidak mengerti tentang Pekanbaru. Akhirnya wako kerja sendiri dan capek sendiri.
"Bagamana dia membenahi, ganti ini, ganti itu, namun hasilnya tetap buruk bahkan semakin hancur. Kalau boleh jujur, orang yang datang kepada pak wali itu bisikan, buktikan berapa persen orang Kampar di Pemko Pekanbaru, saya ini orang Kampar dan putra daerah Kampar sangat mendukung orang Kampar, namun harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Sehingga dapat membantu pak wali," tuturnya.
"Saya kan sudah katakan, dari tahun 2012 lagi, pak wali ini kalau kita ibaratkan mobil, kecepatannya 120 km perjam, sementara pejabatnya cuma 60-70 km perjam, ganti orang baru kecepatan 30 km per jam, makin menurun. Saya tidak mengatakan meraka tidak orang hebat, kebanyakan doktor, orang hebat semua, namun yang penting itu dokter seperti apa. Sekarang kan di sana yang banyak ambil muka saja, dimana ada acara pak wali dia hadir di situ, bukan pekerjaan dia pun. Kerja dia terbengkalai karena ikut-ikut kemana pak wali. Walikota harus sadari, melepaskan diri dari orang yang seperti itu," saran Kamaruzaman.
"Kerjakan dulu pekerjaan baru ikut walikota, gitu seharusnya. Bukan pak wali ada di Jakarta dia ada di Jakarta, pak wali ada di Makassar dia ada di Makassar, pak wali ada di Kementrian dia ada di sana, padahal tidak ada kepentingan dan kaitan dengan pekerjaan dia di sana, kan ini rusak yang mengakibatkan Kota Pekanbaru seperti ini, karena banyaknya penjilat di samping pak wali, bukan pekerja, makanya Pekanbaru amburadul," lanjut Kamaruzaman.
Diakui Kamaruzaman, walikota memang bidangnya perencanaan, dimana walikota Pekanbaru Kamaruzaman dinilainya seorang yang visioner, namun akibat orang-orang yang ada di sekitar walikota tidak ada yang menguasai bidang yang dijabatnya, maka program walikota hancur berantakan.
"Kemudian di Pemko saat ini ada beberapa pejabat memegang jabatan lebih dari 1 bahkan sampai lebih memegang tiga jabatan. Itu persoalan serius, itu pelanggaran terhadap undang-undang. Seperti kita ini kekurangan tenaga, padahal berlebih-lebih tanaga kita, tapi tidak bisa dipakai. Itu tidak boleh, segera lakukan perubahan. Jangan semuanya karena orang dekat diberikan semua jabatan yang strategis namun ternyata bukan bidangnya, ini menjerumuskan walikota," kata Kamaruzaman.
Diakui Kamaruzaman dirinya dengan walikota Firdaus MT sama-sama berasal dari daerah Kabupaten Kampar, maka hubungannya sangat dekat dengan Firdaus MT. Maka perlu diberikan pandangan dan kritikan agar bisa sadar dan bangun untuk tidak terlena dengan bisikan-bisikan orang yang ingin menjerumuskan walikota.
"Beliau itu sahabat saya, saya tetap berikan masukan yang menurut dia ini pedas silahkan, tetapi saya sebagai masyarakat Pekanbaru sangat sayang, di ujung pemerintahan dia blunder, persoalan semuanya. Seperti gak ada apa-apanya Pekanbaru ini, seperti kota Pekanbaru ini tak pernah dibangun sama sekali. Padahal dia itu sudah bertungkus lumus, tapi masyarakat melihat tidak ada kerjanya, karena pembangunan itu bukan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik pak wali berhadapan dengan pembangkan dari pada penjilat," pesan Kamaruzaman kepada walikota. (MAD)
