PEKANBARU (RA) - Beberapa orang beranggapan bersampahnya kota Pekanbaru berkaitan Pilkada 2017, ternyata tidak benar. Jika ragu silahkan aparat membuktikan.

"KPK, Polisi, Kejaksaan, BPK, silahkan buktikan. Agar ini terang, bisa diketahui publik bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Murni kelalaian," ungkap mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamaruzaman SH kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan Kamaruzaman, dirinya mengajak semua berpikir, dimana bahwa PT MIG sudah diberikan uang muka diberikan untuk mengelola sampah di 8 kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru. Tetapi dalam perjalanan ternyata PT MIG terlambat dalam pengangkutan sampah.

"Kalau soal gaji itu soal kecil, kalau mampu bekerja bisa negosiasi, kalau ada sesuatu di belakang maka perlu diusut, pasti ada sesuatu di dalam kalau tidak mengapa begitu berani PT MIG menghentikan kegiatan seperti itu, seolah-olah mereka menentang pemko," kata Kamaruzaman.

"Ada persenan itu lain lagi, menurut saya perlu aparat masuk, berani gak Kejaksaan masuk, KPK, BPK, Polisi, ayo kita bantu pak wali, ungkap apa yang terjadi sehingga terungkap dan jelas pokoknya dimana," sambung Kamaruzaman.

Sekarang, sebutnya, resiko ditanggung sendiri oleh Walikota Pekanbaru Firdaus MT. Dimana, sejak awal ramadhan sampai 20 ramadhan ini, Kota Pekanbaru masih dihiasi sampah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan Walikota, mulai memutuskan kontrak PT MIG, hingga memecat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

"Akhirnya terlunta-lunta beliau (Walikota Firdaus MT). Sekarang mulai menjauh orang-orang dekat pak wali. Makanya pak wali harus transparan membuka apa permasalahannya, jangan tunggu pengaduan, sekarang tuduhan di masyarakat banyak, ada yang mengatakan ak wali makan ini, dapat segini, makanya perlu diusut," pungkasnya. (MAD)