PEKANBARU (RA)- Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran pendapatan Belanja Derah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru batal disahkan Selasa pagi, (09/10).
Gagalnya pengesahan ini, disebabkan pembahasan yang tak kunjung tuntas terkait pembahasaan permasalahan lahan yang perlu di kaji bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena adanya penambahan anggaran.
Wakil Pimpinan DPRD kota Pekanbaru Dian Sukheri ketika dikonfirmasi perihal pembatalan pengesahan APBD-P membenarkan dan berucap "Pembatalan tidak akan berlangsung lama, jika siang ini bisa di bahas tuntas oleh DPRD dan TAPD serta beberapa satuan kerja lainnya, bisa saja pengesahan APBD-P dilakukan pada malam ini," ucap Dian
Sementara walikota Pekanbaru ketika dikonfirmasi mengatakan hingga batas akhir nilai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang sudah di bahas pada rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru nilainya mengalami kenaikan. Kenaikannya mencapai 10,42 persen dari APBD murni 2012 yang bernilai Rp166,54 miliar.
"Nilai kenaikannya masih seperti pembahasan kemaren yakni naik 10,42 persen dari APBD murni 2012 lalu yang hanya Rp1,59 Triliun," ujarnya.
Katanya berarti ada kenaikan Rp166,54 Milyar. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, naiknya penerimaan daerah Kota Pekanbaru mencapai 5,13 persen dari APBD murni dan naiknya penerimaan pembiayaan 433,16 persen.
"Gambaran secara umumnya yakni, pendapatan daerah ditargekan Rp1,65 Triliun lebih, ini mengalami kenaikan Rp81,05 Millyar atau 5,14 persen dari target APBD murni 2012 yang hanya Rp1,57 Triliun. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan Rp105,22 Milyar, terjadi kenaikan Rp85,49 atau 433,17 persen dari target penerimaan pembiayaan pada APBD murni kemarin," ungkap Firdaus.
Diterangkannya lagi, secara rinci kondisi anggaran perubahan 2012 digambarkan bahwa pendapatan daerah tersebut bersumber pada pendapatan asli daerah (PAD) Rp279,31 Milyar, dana perimbangan Rp1,11 Triliun, dan pendapatan lainnya yang sah mencapai Rp259,97 Milyar lebih. Sehingga target pendapatan daerah ditotalkan menjadi Rp1,65 Triliun.
"Sedangkan untuk belanja daerah kita, belanja tidak langsung itu Rp839,34 Milyar dan belanja langsung kita Rp899,89 Milyar, totalnya Rp1,73 Triliun atau defisit dari pendapatan sebesar Rp80,09 Milyar," imbuhnya.(RA)
