DPRD Tuding Maraknya Pungli, Karena Pemko Pekanbaru Belum Mampu Manfaatkan Sistem Online

PEKANBARU (RA) - Kalangan DPRD Kota Pekanbaru sangat menyayangkan belum mampunya Pemko Pekanbaru menerapkan sistem online dalam setiap transaksi di kantor pelayanan publik. Sehingga, dengan sistem bayar ke perorang, membuat pungutan liar subur di Kota Bertuah ini.

"Pemko Pekanbaru belum siap dalam menerapkan sistem berbasis IT. Selain perangkat tidak mendukung SDM menjadi tolak ukur, dengan lemahnya SDM maka realisasi yang diharapkan tidak akan bisa berjalan dengan baik," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti MH, Kamis (20/10).

Menurutnya, dengan sistem berbasis IT atau sistem online, segala bentuk pungli bisa diminimalisir di kantor pelayanan publik. Menyusul keluarnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang pemberantasan pungli. Yang mana, dalam surat edaran itu ditujukan untuk seluruh instansi termasuk pimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural, gubernur, bupati dan wali kota.

"Semua itu tidak akan mendukung tanpa ada sistem yang bagus. Kita mendukung pemberantasan pungli supaya tidak ada lagi unsur orang ketemu sama orang. Pengurusan izin dan pembayaran pajak serta semacamnya bisa ditranfes dan terkoneksi sistem internet," saran Ida.

Sarana dan prasarana, kata Politisi Partai Golkar ini, diketahui masih sangat tidak memadai di Kota Pekanbaru saat ini. Meskipun kota Pekanbaru perkembangannya sangat pesat dan menjadi tujuan investasi paling segar, namun masih tertinggal dalam sistem siber. Padahal kota ini ingin menuju Smart City.

"APBD hanya penuh untuk membayar gaji pegawai. Meskipun begitu, surat edaran dari MenPan ini harus dikawal secara bersama-sama. Kalau sistem masih manual, tidak bisa dihindari pungli. Budaya orang Timur ketika mengucapkan tanda terimakasih tidak berupa uang itu tidak afdhol. Makanya tanpa didukung sistem yang bagus, semua ini tidak akan pernah terpenuhi," tuturnya. (DWI)