PANGKALANKERINCI (RA) - Guna menjalankan program tahun 2017 mendatang dan sebagai Kuasa pengguna anggaran adalah kepala SOTK baru sesuai PP 18 tahun 2016. Tentu sebaiknya pembahasan RAPBD 2017 dilakukan bersama pimpinan SOTK baru yang akan menjalankannya program tersebut nantinya.
Demikian disampaikan H. Abdullah, A.Md anggota DPRD Pelalawan dari PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I kepada RiauAktual.com Kamis (20/10/2016). Menurutnya, selambat lambatnya APBD harus disahkan DPRD dibulan Desember 2016. Sebaiknya Pemkab Pelalawan menyerahkan RAPBD ke DPRD pada November bulan depan agar cukup waktu pembahasan di DPRD.
"Karena itu menurut hemat Saya susunan SOTK baru mesti rampung bulan depan, agar pembahasan RAPBD 2017 dibulan Desember dilakukan dengan pimpinan SOTK yang baru" ucapnya.
Dikatakan Abdullah, membayangkan membahas APBD dengan pimpinan SKPD dan kabidnya yang mereka sendiri belum pasti berada diposisi itu yang akan melaksanakannya.
"Dikhawatirkan mereka tidak fokus dan cenderung tidak berupaya memperjuangkan kegiatan kegiatan itu di APBD 2017. Sedangkan pimpinan SOTK baru merasa kegiatan APBD 2017 bukan tanggung jawab beliau sehingga tidak serius menjalankannya sebab bukan beliau yang menyusun dan membahasnya sehingga bisa berpotensi tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga masyarakat bisa dirugikan," ungkapnya.
Ditambahkannya, 2017 Ini titik kritis transisi awal RPJMD Bupati periode kedua. Dengan starting yang bagus, Kita yakin endingnya juga bagus. (JYP)
Pembahasan RAPBD 2017 Diharapkan Bersama Pimpinaan SOTK Baru
Redaksi
Kamis, 20 Oktober 2016 - 16:25:45 WIB
Tulis Komentar
indexBerita Lainnya
index Politik
Daftarkan Agung Nugroho Sebagai Bakal Calon Walikota, Demokrat Pekanbaru Ambil Formulir di PDI Perjuangan
Selasa, 30 April 2024 - 21:49:34 Wib Politik
Sambangi Kantor PDI Perjuangan, Kharisman Rinanda Mendaftar Sebagai Calon Walikota Pekanbaru
Senin, 29 April 2024 - 13:24:54 Wib Politik
Rekrutmen Badan Adhoc Pilkada 2024, Puluhan Panwascam se-Pekanbaru Jalani Evaluasi
Senin, 29 April 2024 - 06:13:50 Wib Politik