NASIONAL (RA) - Pada Jumat 4 November mendatang, ratusan orang dari sejumlah ormas akan berdemo di Jakarta. Ormas ini tak hanya dari Jakarta, melainkan sejumlah daerah lainnya.
Demo ini bentuk protes sekaligus sindiran pada pihak kepolisian yang terkesan mengistimewakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Ahok, sapaannya, dikecam karena ulahnya menyinggung Surah Al Maidah saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Kala itu, Ahok mengaitkan Surah Al Maidah dengan cara memilih pemimpin. Saat itu juga, Ahok menyebut soal kebohongan.
Bak peribahasa mulut mu harimau mu, ucapan Ahok saat itu berbuntut panjang dan menjadi polemik. Kecaman pada Ahok datang dari berbagai lapisan masyarakat termasuk ulama. Bahkan sejumlah daerah juga ikut menyuarakan protes dan meminta Ahok di proses secara hukum.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyebut ancaman unjuk rasa besar-besaran diakibatkan ulah Ahok beberapa waktu lalu membuat repot banyak pihak.
"Ini jadi repot kan. pilkada di mana-mana biasa. Di Kalbar, Kalteng, Maluku. DKI Jakarta kenapa berbeda? Karena penyataan Ahok yang melampaui batas, termasuk dinilai sebagian menistakan agama," kata Zulkifli Hasan.
Rupanya, Ahok menolak disebut ucapannya saat itu membuat kondisi Jakarta seolah genting karena akan ada demo besar-besaran. Memang, untuk mengamankan demo itu, sedikitnya 18 ribu personel gabungan dikerahkan.
Pasukan Brimob di sejumlah daerah juga diperbantukan ke Jakarta. Bahkan jelang demo dua hari ke depan, Presiden Joko Widodo sibuk bertemu petinggi partai hingga mengumpulkan sejumlah ulama di Istana.
"Kalau (demo) itu karena saya, hebat dong Indonesia," katanya di sela-sela blusukannya di kawasan Jagakarsa.
Dia merasa permintaan maaf beberapa waktu lalu harusnya bisa menyudahi persoalan tersebut. Seharusnya pula, kata dia, demo besar-besaran tersebut tidak perlu dilakukan.
"Silakan bagi pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu loh," terangnya.
Andai kata demo tetap berlangsung, dia hanya meminta jangan sampai ditunggangi pihak tertentu. Ahok pribadi mengklaim tak merasa khawatir.
"Ya saya khawatir enggak khawatir namanya orang ngancam mau bilang apa ya. Saya ikhlas aja kerja untuk rakyat. Saya ikhlas aja," tuturnya.
Sebenarnya, kata Ahok, segala masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Sebab Indonesia merupakan negara hukum dengan dasar Pancasila dan berazaskan Bhineka Tunggal Ika.
"Kita punya negara hukum sama aparat profesional kenapa mesti khawatir lagipula bukan dukungan rakyat. Ini bukan revolusi," kata Ahok.
"Ini negara Pancasila kok. Kita ada Pancasila, ada pondasi UUD 45 Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Ya sudah fix gitu loh," pungkasnya.
Di kesempatan lainnya Ahok menambahkan, Ahok juga meminta sebaiknya semua pihak tidak turut campur permasalahan tersebut. Dia mempersilakan polis bekerja dan menentukan sikap terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan nya.
"Itu namanya mencampuri urusan hukum. Saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang lain, tersangkain orang. Ini negara hukum," pungkas Ahok.(Merdeka.com - Pada Jumat 4 November mendatang, ratusan orang dari sejumlah ormas akan berdemo di Jakarta. Ormas ini tak hanya dari Jakarta, melainkan sejumlah daerah lainnya.
Demo ini bentuk protes sekaligus sindiran pada pihak kepolisian yang terkesan mengistimewakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Ahok, sapaannya, dikecam karena ulahnya menyinggung Surah Al Maidah saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Kala itu, Ahok mengaitkan Surah Al Maidah dengan cara memilih pemimpin. Saat itu juga, Ahok menyebut soal kebohongan.
Bak peribahasa mulut mu harimau mu, ucapan Ahok saat itu berbuntut panjang dan menjadi polemik. Kecaman pada Ahok datang dari berbagai lapisan masyarakat termasuk ulama. Bahkan sejumlah daerah juga ikut menyuarakan protes dan meminta Ahok di proses secara hukum.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyebut ancaman unjuk rasa besar-besaran diakibatkan ulah Ahok beberapa waktu lalu membuat repot banyak pihak.
"Ini jadi repot kan. pilkada di mana-mana biasa. Di Kalbar, Kalteng, Maluku. DKI Jakarta kenapa berbeda? Karena penyataan Ahok yang melampaui batas, termasuk dinilai sebagian menistakan agama," kata Zulkifli Hasan.
Rupanya, Ahok menolak disebut ucapannya saat itu membuat kondisi Jakarta seolah genting karena akan ada demo besar-besaran. Memang, untuk mengamankan demo itu, sedikitnya 18 ribu personel gabungan dikerahkan.
Pasukan Brimob di sejumlah daerah juga diperbantukan ke Jakarta. Bahkan jelang demo dua hari ke depan, Presiden Joko Widodo sibuk bertemu petinggi partai hingga mengumpulkan sejumlah ulama di Istana.
"Kalau (demo) itu karena saya, hebat dong Indonesia," katanya di sela-sela blusukannya di kawasan Jagakarsa.
Dia merasa permintaan maaf beberapa waktu lalu harusnya bisa menyudahi persoalan tersebut. Seharusnya pula, kata dia, demo besar-besaran tersebut tidak perlu dilakukan.
"Silakan bagi pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu loh," terangnya.
Andai kata demo tetap berlangsung, dia hanya meminta jangan sampai ditunggangi pihak tertentu. Ahok pribadi mengklaim tak merasa khawatir.
"Ya saya khawatir enggak khawatir namanya orang ngancam mau bilang apa ya. Saya ikhlas aja kerja untuk rakyat. Saya ikhlas aja," tuturnya.
Sebenarnya, kata Ahok, segala masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Sebab Indonesia merupakan negara hukum dengan dasar Pancasila dan berazaskan Bhineka Tunggal Ika.
"Kita punya negara hukum sama aparat profesional kenapa mesti khawatir lagipula bukan dukungan rakyat. Ini bukan revolusi," kata Ahok.
"Ini negara Pancasila kok. Kita ada Pancasila, ada pondasi UUD 45 Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Ya sudah fix gitu loh," pungkasnya.
Di kesempatan lainnya Ahok menambahkan, Ahok juga meminta sebaiknya semua pihak tidak turut campur permasalahan tersebut. Dia mempersilakan polis bekerja dan menentukan sikap terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan nya.
"Itu namanya mencampuri urusan hukum. Saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang lain, tersangkain orang. Ini negara hukum," pungkas Ahok.(merdeka.com)
