Ribuan Honorer akan Dirumahkan, DPRD: Sebaiknya Dipikirkan Dulu!

RIAU (RA) - Terkait adanya wacana Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan merumahkan ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemda Rokan Hilir pada awal tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) angkat bicara.

Sekretaris Komisi A Afrizal didampingi Ketua Komisi A Abu Khoiri saat dikonfirmasi, Selasa (01/11/2016) mengingatkan, agar isu tersebut tidak membuat para tenaga honorer risau yang menyebabkan kinerja mereka semakin memburuk.

Afrizal menjelaskan, seharusnya sebelum menyampaikan hal itu, sebaiknya BKD terlebih dahulu memberikan solusi. Apalagi, saat ini Pemkab Rohil tengah menggaungkan penyediaan lapangan kerja. "Sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan dulu pengurangan honorer. Penertiban itu oke, tapi mana yang fiktif dan tidak bekerja saja yang diberhentikan," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan agar para honorer bisa tetap bekerja jika tidak bisa mencari solusi lain. Dengan Cara  mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi pembangunan fisik yang ada di dinas Cipta Karya yang dinilai hanya buang-buang anggaran saja.

"Pemerintah disatu sisi ingin menakan angka pengangguran, tapi kalau begini caranya itu akan menambah pengangguran," paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi A Abu Khoiri menambahkan, dalam waktu dekat pekan ini akan melakukan pemanggilan terhadap BKD. DPRD akan mempertanyakan berapa jumlah total seluruh tenaga honorer yang ada diseluruh kantor baik yang ada dibawah BKD maupun dinas lain.

"Kita akan meminta rinciannya disetiap dinas, apakah data itu nanti ada yang fiktif kita akan cek langsung kelapangan," tegas Politisi PKB ini.

Untuk itu pria yang akrab disapa Aboi ini menegaskan agar BKD Rohil dalam melakukan verifikasi agar betul-betul melakukan perekan sesuai data yang ada. Sehingga kedepan tidak ada lagi ditemukan pembayaran tenaga honorer yang diduga fiktif. (dr)