Dewan: Ada Kenderaan Dinas di Bangko Pusako Belum Dikembalikan

RIAU (RA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Marusaha, kembali menegaskan, sejak ia melakukan protes terhadap kendaraan roda dua dinas bagi kantor penghulu ada yang belum dikembalikan ke desa sampai hari ini. Dalam laporan dari masyarakat yang ia terima sudah ada satu unit motor dinas Kades yang sudah dikembalikan.

"Kita beri apresiasilah kepada mantan Penghulu yang kemarin masih memakai fasilitas negara itu untuk kepentingan pribadinya dan saat ini sudah dikembalikan ke kantor desa kembali. Kita juga memberi ucapan terimakasih kepada masyarakat yang memberi info ini," ungkapnya, Selasa (08/11/2016).

Kendatipun masih ada 1 unit kendaraan dinas yang belum dikembalikan, tapi Marusaha optimis nantinya bakal ada kesadaran dari orang terkait untuk mengembalikan inventaris daerah itu untuk kemajuan bersama.

Mengingat desa tersebut juga menjadi desa tempat ia sebelumnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, sehingga tentunya perlu penewasaan diri terhadap pemerintahan yang baru selain itu dengan mengembalikan alat daerah itu, juga akan memberikan dampak positif bagi pemimpin yang baru.

Sebelumnya Marusaha mengaku kesal dengan masih adanya kendaraan dinas penghulu yang masih dipegang oleh mantan penghulu yang tidak duduk lagi. Sehingga dengan seperti itu akan membuat ketimpangan didalam pemerintahan desa bersangkutan, terlebih lagi akan membuat ketidak seimbangnya kondisi politik diinternal desa tersebut.

Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak berguna dan diperkirakan akan mendatangkan permasalahan dimasyarakat, dibutuhkan langkah tepat dan cepat agar isu tidak jelas bisa diredam secepat mungkin.

"Jangan sampai ada wacana atau pembicaraan yang mengarah kepada perpecahan kekompokan ditengah masyarakat. Kita sangat sayangkan sekali jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, masyarakat kita sudah letih menghadapi ketatnya persaingan politik di pilpeng kemarin. Jadi mari beri mereka kenyamanan dengan sistim pemerintahannya yang lebih harmonis, jangan diberi polemik baru," pungkasnya. (dr)