PEKANBARU (RA) - Kebijakan pemerintah tentang kantong plastik berbayar masih menjadi polemik. Pasalnya, meski kebijakan tersebut dihentikan, ternyata masih ada ritel yang memungut uang plastik tersebut.

Salah satunya disalah satu ritel di Pekanbaru, Giant di Jalan Tuanku Tambusai yang mendapat keluhan dari masyarakat Pekanbaru.

"Iya kemarin belanja di Giant masih terapkan plastik berbayar, masih dibeli seharga Rp 200," ungkapnya Yana kepada wartawan, Selasa (08/11).

Yana juga mengaku sempat bertanya kepada salah satu kasir kenapa masih meminta biaya kantong plastik, namun dijawab itu sudah kebijakan pihak perusahaan.

"Dia bilang kebijakan perusahaan, berarti kebijakan perusahaannya lebih hebat dari aturan pemerintah," cetus Yana.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak, karena menurut Azwendi hal tersebut merupakan bagian dari pungutan liar (Pungli).

"Ini harus disikapi penegak hukum untuk ditindak lanjuti, jangan melakukan pembiaran, ini bagian dari pungli karena yang lain sudah tidak menerapkan," Ujar Tengku Azwendi saat ditemui di DPRD.

Menurut Politisi Demokrat ini lagi, penerapan program plastik berbayar ini perlu kajian yang matang dan disesuaikan kembali dengan daerah masing-masing, sebagaimana yang pernah dihimbaukan oleh kementerian lingkungan hidup.

"Untuk wilayah Pekanbaru sudah ada pembicaraan dan kesepakatan program plastik berbayar itu belum bisa diterapkan, karena harus ada semacam Perda setelah itu perlu Perwako terlebih dahulu tentang pungutan plastik berbayar. Dan ini perlu diaudit dan harus ada regulasi yang tepat terkait pungutan itu, nggak bisa sembarangan, uangnya masuk kemana, apakah kembali kepemerintah atau seperti apa. Ini tugas penegak hukum," pungkasnya. (DWI)