Riauaktual.com -  Wakil Bupati Inhu H Khairizal mengatakan aset Pemerintah Kabupaten Inhu yang bergerak maupun yang tidak bergerak mencapai sebesar Rp 207 millyar.

Hal ini disampaikan pada saat acara silaturahmi dengan pers dan LSM di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Inhu, Rabu (25/1). Dikatakannya, aset pemerintah Inhu terus di inventarisasi melalui badan keuangan pengelolaan aset setda Pemerintah Kabupaten Inhu.

Apalagi adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru ini terjadi pengaturan aset dan pengalihan aset ke SKPD lingkungan Pemerintah Inhu.

''Terkait aset yang bergerak seperti mobil dinas kendaraan roda empat di tarik kemarin untuk di cek dan kemudian diserahkan kembali sesuai dengan tufoksinya dan peruntukannya,'' kata wabup Inhu H Khairizal.

Diktakannya, masalah aset sewaktu-waktu bisa berubah untuk peruntukannya sehingga setiap hari aset daerah selalu dimonitoring oleh Sekda Inhu melalui badan keuangan penhelolaan aset Setda Pemerintah Inhu, karena sangat mempengaruhi hasil opini audit BPK setiap tahunnya.

Menyikapi hal ini, Ketua LSM PKKN, Berlin Manurung meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Inhu agar menertipkan seluruh aset yang tidak bergerak supaya tidak adalah di miliki oleh oknum masyarakat seperti di Kecamatan Seilalak dan di Kecamatan lainnya.

''Kita khawatir kedepan itu menjadi polimik antara Pemkab Inhu dengan masyarakat yang telah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut,'' katanya.

Kemudian hasil pantauan dilapangan bahkan sudah ada yang memperjualbelikan sesama masyarakat.

Selanjutnya, menurut Berlin, adanya pertumbuhan masyarakat di Inhu sudah seharusnya Pemkab Inhu dinas terkait supaya betul-betul serius melakukan inventarisasi lahan aset yang tidak bergerak ditertibkan pengelolaannya.

Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Inhu terkait pengumpulan aset bergerak mobil dinas kemarin, nampaknya belum semua dilakukan penarikan. Untuk itu diharapkan ketegasan dari Sekda melalui Kabag Keuangan Pengelolaan Aset Setda Pemkab Inhu agar tidak terjadi kesenjangan penggunaan mobdin tersebut oleh SKPD dilingkungan Pemkab Inhu, ''karena masih ada mobdin di pakai yang tidak sesuai tufoksinya lagi,'' ucap Berlin. (Obe)