Riauaktual.com - KPK harus berani mengungkap dan membuka nama 14 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP meskipun mereka sudah mengembalikan dana yang diterima ke KPK, kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto.

Dalam diskusi "Korupsi e-KTP dan Dampaknya Bagi Demokrasi Kita" di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, hari ini, Yenni mengatakan, 14 anggota DPR yang mengembalikan uang itu tidak serta merta harus dilepaskan.

"Pengembalian itt bukti mereka telah melakukan korupsi, dan itu tidak bisa dilepaskan," kata dia.

Kasus e-KTP telah bergulir di Pengadilan Tipikor dengan hanya menjerat dua mantan pejabat Kemendagri. Dalam beberapa kali persidangan terungkap, sejumlah anggota DPR menerima suap yang jumlah keseluruhan mencapai separuh dari nilai proyek pengadaan e-KTP Rp 5,9 triliun.

Selain anggota DPR, sejumlah partai juga disebut menerima aliran suap dari proyek ini, meskipun KPK kemudian menyatakan, aliran dana ke partai politik, baru sebatas wacana. KPK juga menyatakan, ada sekitar 14 anggota DPR yang mengembalikan uang suap dari proyek ini, tapi tak pernah mengungkapkan siapa 14 anggota DPR yang dimaksud.

Yenni melanjutkan, 14 nama diduga merupakan elite partai politik, tapi sangat tidak patut jika KPK masih ragu dan takut dengan tidak membuka nama tersebut.

Selain itu, Yenni juga meminta 18 kementerian/lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan program e-KTP di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus bertanggung jawab.

"Jika kemudian LKPP diberi kewenangan penuh, seharusnya jika ada temuan ya ditindaklanjuti, bukan malah dibiarkan," katanya.

Menurutnya pada tahun 2011 hingga 2013 sudah banyak sekali temuan carut marut proyek e-KTP. Misalnya, pengadaan yang direncanakan 170 juta e-KTP tetapi hanya terealisasi 120 juta.

"Kenapa tetap membiarkannya," katanya.


Sumber : rimanews