Riauaktual.com - Proses penetapan Oesman Sapta Odang menjadi ketua DPD RI yang baru terlihat seperti perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan adanya tindakan pemaksaan yang tidak didasari landasan hukum.

"Ingin mengambil kekuasaan secara ilegal dan mengabaikan proses hukum untuk menguasai DPD oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya yakin publik sudah paham kelompok yang dimaksud siapa. Namun yang disayangkan cara-cara yang dipakai menjadi sangat kasar dan memalukan di hadapan publik," papar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz usai menghadiri  jumpa pers bertema 'Menyikapi Pelanggaran hukum dan Aksi Barbar DPD' di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, upaya penggantian jajaran pimpinan DPD justru menjadi proses dan pemaksaan yang dilakukan. Dengan menunjukkan adanya pembangkangan terhadap hukum serta mengabaikan putusan Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi negara.

"MA telah menjelaskan bahwa tata tertib yang berlaku adalah Tatib Nomor 1/2014 yang menyebutkan bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI selama lima tahun," ujar Donal.

Lanjutnya, motif perebutan kekuasaan yang nampak terlihat pada internal DPD dapat mengakibatkan proses demokrasi yang kebablasan. Donal memastikan bahwa ketua terpilih tidak bisa disebut sebagai pimpinan sah secara hukum.

"Mungkin waktu akan menjawab. Akankah ada indikasi korupsi akibat hal ini," tegasnya.



Sumber : rmol.co