Riauaktual.com - Kendati, pembangunan Jalan Tol Dumai-Pekanbaru sudah dilakukan. Namun, pembebasan lahan seluruhnya belum tuntas. Karena itu, Wakil rakyat DPRD Riau berharap agar pemerintah bersama pihak terkait segera dapat menuntaskan pembebasan lahan Tol Pekanbaru-Dumai.

"Kita harap pembebasan lahan tersebut segera dapat dituntaskan dan pembebasan lahan ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah duduk bersama dengan pihak-pihak terkait," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Riau Hardianto kepada wartawan akhir pekan lalu di gedung DPRD Riau.

Komisi IV DPRD Riau sarankan pemerintah dan instansi terkait agar mencarikan win-win solution terkait persoalan pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai. Terutama yang berkaitan dengan sertifikat tanah milik masyarakat di area konsesi PT Chevron.

"Saya pikir untuk persoalan ini kita bisa duduk bersama dalam membahasnya. Dengan begitu pasti nanti akan ada solusinya. Masyarakat yang memiliki sertifikat adalah warga Riau yang juga harus diperhatikan haknya," kata Hardianto.

Menurut Politisi Gerindra ini, dalam pembebasan lahan pemerintah harus memperhatikan keabsahan sertifikat tanah milik masyarakat atau milik konsesi perusahaan itu harus diperhatikan siapa yang berhak memiliki lahan tersebut.

Untuk pembahasan terkait lahan Tol Dumai Pekanbaru. Politisi Asal Bengkalis ini menuturkan persoalan lahan Jalan Tol Dumai Pekanbaru ini memang menjadi satu permasalahan ketika dilakukan pembahasan dengan perusahaan pelaksana pembangunan jalan Tol Dumai Pekanbaru Hutama Karya (HK) dan Hutama Karya Insfrastuktur (HKI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merupakan badan yang bernaung dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meskipun, sebenarnya Chevron dan SKK Migas tidak ada permasalahan, pasalnya lahan tersebut konsesi tersebut milik negara. (rud)