Riauaktual.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah nominal utangnegara yang sudah mencapai Rp4.034,80 triliun hingga Februari 2018 tidak bisa dibandingkan dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur. Dia mengatakan, bagi pihak yang membandingkan kedua hal ini berarti perlu memahami dua hal.

Dia menjelaskan, pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018.

“Sebagian yaitu sebesar 25% diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya,” ungkapnya melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip Okezone, Sabtu (24/3/2018).

Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

“Oleh karena itu, pernyataan bahwa tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya adalah kesimpulan yang salah,” jelasnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut total utang Indonesia sudah lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut, terdiri dari utang pemerintah dan swasta.

Utang pemerintah sendiri, dikeluarkan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis “soft infrastructure” yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” tukasnya.  (Wan)

Sumber: Okezone.com