Riauaktual.com - Untuk meminimalisasi masalah-masalah antara mitra pengemudi dan aplikator yang terus menerus terjadi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan membuat aplikasi transportasi online.

Aplikasi tersebut secara tidak langsung akan menjadi tandingan bagi Gojek dan Grab. Hanya saja, pemerintah bakal menggandeng perusahaan pelat merah untuk menjalankan aplikasinya tersebut.

Pengamat Transportasi Djoko Soetijowarno menuturkan pemerintah bisa meniru Korea Selatan dalam menerapkan rencana ini. Jika hal ini diterapkan ia yakin mitra tak akan lagi dibebani.

“Kalau mencontoh Korea Selatan. Driver nanti tidak dibebani 20 persen seperti sekarang,” kata Djoko dikutip dari Jawapos.com, Sabtu (15/9) kemarin.

Selama ini pengemudi ingin aplikator menghilangkan potongan komisi 20 persen bagi aplikator. Pengemudi juga ingin adanya perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online yang adil dan transparan.

Selain itu, pengemudi meminta aplikator menggunakan mekanisme tarif dasar berdasarkan rumus transportasi, bukan supply demand algoritma.

Djoko mengatakan bedanya kalau di Korsel, pemerintah mengatur transportasi online di jam tertentu. Sehingga tak ada perselisihan antara pengemudi online dan offline. Akan tetapi Djoko menilai pengaturan itu bisa saja diterapkan untuk transportasi online di Indonesia.

“Yang sekarang driver online pun bisa, tapi harus diatur. Tidak seperti sekaramg terlalu percaya sama aplikator dan benci regulator,” jelasnya.

Namun begitu, kalaupun akan menggandeng Telkom untuk menyediakan aplikasi transportasi daring. Ia menyarankan bahwa ojek online tetap diatur oleh pemerintah daerah saja, sedangkan pemerintah pusat mengatur taksinya.