Riauaktual.com - Pengusul jabatan presiden tiga dianggap hanya mau jual muka ke Jokowi. Padahal, Jokowi sendiri tidak setuju jabatan presiden diutak-atik. Jokowi merasa, dua periode sudah cukup. Sudah pas.

Usulan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini berkembang dalam wacana amendemen UUD 1945. Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, menyebut, pengusul penambahan masa jabatan itu salah satunya datang dari Fraksi Nasdem.

Pernyataan itu keluar dari mulut Arsul saat dicecar wartawan siapa yang usul jabatan presiden 3 periode, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sehari sebelumnya, Arsul memang menyatakan, ada yang mengusulkan agar masa jabatan presiden ditambah. Namun, Arsul belum menyebut pengusulnya.

"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini, kan bukan saya yang melayangkan,” elak Arsul. “Kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem,” tambahnya.

Sekjen DPP PPP ini pun meminta wartawan menanyakan soal itu kepada Nasdem. PPP sendiri, kata Arsul, belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden.

Benarkah Nasdem usulkan jabatan presiden 3 periode? Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustopa membantah omongan Arsul. Politisi asal Karawang ini mengakui, Nasdem memang mengusulkan amendemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Salah satu cakupannya, selain memisahkan kembali pemilu presiden dan legislatif, juga terkait dengan masa jabatan presiden. Namun, gagasan soal masa jabatan presiden itu belum dibahas secara spesifik.

“Enggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain. Misalnya, tiga periode. Belum,” ucapnya, kemarin.

Kata dia, gagasan amandemen konstitusi itu akan dilempar dulu ke publik. Setelah itu, baru disimpulkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan dukungannya jika amandemen terbatas UUD 1945 menyinggung masa jabatan presiden. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara khusus di Berita Satu TV, Jumat pekan lalu.

Menurut dia, jika semua fraksi di MPR setuju, maka dia pun akan bersikap sama. “Kita memang menganggap baku dengan dua kali masa jabatan, dengan pemilu seperti ini. Semua bisa dievaluasi. Tergantung perkembangan dan kebutuhan zamannya,” ujar Paloh. “UUD 1945 telah melalui empat amandemen, jadi tidak ada yang salah dengan satu atau dua lainnya,” imbuhnya.

Mendengar desas-desus ini, PDIP bersuara. Partai banteng itu memastikan tak mendukung, apalagi menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Kami berkomitmen terhadap semangat reformasi. Kekuasaan presiden itu dua kali berdasarkan konstitusi. Ketentuan sekarang masih ideal,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Depok, kemarin.

PDIP memang mendukung amandemen secara terbatas. Tapi, hanya sebatas menghidupkan kembali GBHN. Di luar itu, tidak ada agenda yang diusulkan oleh PDIP, " tandasnya.

Presiden Jokowi sendiri, menginginkan masa jabatan presiden cukup dua periode. Kepastian ini disampaikan Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet, sapaan Bambang, saat pimpinan MPR bertemu Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, mereka sepakat tidak mengutak-atik tata cara pemilu dan masa jabatan presiden.

“Beliau sama dengan pandangan kami, soal jabatan presiden, tata cara pemilihan presiden, tetap seperti sekarang ini. Artinya, langsung dan dua kali dalam jangka waktu 5 tahun,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurutnya, masa jabatan presiden selama dua periode serta penyelenggaraan pilpres secara langsung sudah tepat dan pas. Karena itu, MPR belum pernah membahas wacana perubahan itu. “Terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya,” tegasnya. Wacana penambahan masa jabatan presiden, disebutnya hanya bergulir informal.
 
Guru Besar Politik UI, Prof Budyatna, melihat, ada yang mau “jual muka” alias caper kepada Presiden Jokowi dengan mengusulkan masa jabatan presiden ditambah jadi 3 periode. “Siapa pun yang mengusulkan itu, lagi berusaha jual muka alias cari perhatian kepada Presiden Jokowi,” ujar Budyatna, semalam. Kalau benar yang mengusulkan Nasdem, Budyatna menilai itu merupakan cara untuk “menghangatkan” kembali hubungan dengan Jokowi yang sempat “dingin”. Budyatna meyakini, Jokowi tak akan mau masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode. Meski, kalau memang itu terwujud, Jokowi bisa saja kembali memenangkan Pilpres. Mengingat, saat ini belum muncul sosok yang benar-benar potensial. “Tapi pasti Jokowi tidak mau. Dia demokratis, tak akan mau jadi otoriter. Bukan tipe orang yang gampang tergoda kekuasaan,” tandasnya. 

Sumber: Rmco.id