.jpg)
Riauaktual.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta blak-blakan mengungkap nama-nama mantan pejabat yang hingga kini masih menguasai aset pemerintah seperti rumah dinas hingga kendaraan.
Meski Pemprov Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menertibkan aset-aset tersebut, namun masih dirasa tak cukup.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan, Mardianto Manan.
"Kalau sudah diangkat menjadi isu dan berkembang di media massa dan isu menjadi konsumsi publik sudah menjadi rahasia publik, dan kalau menjadi rahasia publik bukan menjadi rahasia pribadi, kalau sudah dibuka itu sebutkan saja orangnya," kata dia, Kamis (1/8/24).
Mardianto menegaskan agar pihak pemerintah tak memandang hal ini dari sisi kekeluargaan.
"Ini bukan soal buruk memburukkan tapi keterbukaan bahwa milik negara ini dikembalikan lagi ke negara. Biar jera, " tegasnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau sudah menyegel 32 dari 33 rumah dinas yang dikuasai mantan pejabat Riau.
Sejumlah rumah dinas tersebut saat ini sudah dipasang spanduk bertuliskan "Rumah Dinas Ini Milik Pemerintah Provinsi Riau Dibawah Supervisi KPK RI".
Tak hanya rumah dinas, sebanyak 98 unit kendaraan milik negara juga masih dikuasai oleh para mantan pejabat tersebut.
