Pj Wali Kota Pekanbaru Himbau Warga untuk Selektif Menyikapi Informasi Media

Pj Wali Kota Pekanbaru Himbau Warga untuk Selektif Menyikapi Informasi Media
Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

PEKANBARU (RA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi yang tersebar di media, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Risnandar menekankan pentingnya memeriksa keabsahan media dan memastikan berita yang beredar berasal dari sumber yang kredibel dan akuntabel.

"Jangan mudah percaya pada berita yang tidak memiliki sumber jelas. Media yang kredibel harus memiliki akuntabilitas dan menyertakan sumber yang dapat dipercaya. Jangan mudah percaya pada media yang hanya mencari keuntungan sesaat," ujar Risnandar, Kamis (31/10/2024).

Pernyataan Risnandar tersebut bertepatan dengan maraknya informasi yang beredar di masyarakat, termasuk isu politik yang melibatkan beberapa tokoh pemerintahan. Risnandar juga merespons tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat Pilkada. Ia menyatakan kesiapannya untuk menerima laporan dari masyarakat jika ada bukti keterlibatannya dalam politik praktis.

"Silakan laporkan kepada pihak berwenang jika ada yang merasa saya berpolitik praktis. Saya selalu terbuka dalam setiap arahan dan pernyataan kepada lurah, camat, kepala OPD, kepala puskesmas, dan kepala sekolah," tegas Risnandar.

Lebih lanjut, Risnandar menekankan bahwa seluruh prosedur terkait pelantikan dan pemilihan kepala daerah telah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. Ia bahkan mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Kota Makassar pada tahun 2018, yang kemudian diadakan pemilihan ulang pada tahun 2020.

"Karena melibatkan masyarakat luas, pemilihan ketua RT dan RW di Pekanbaru akan dilakukan setelah 27 November, atau setelah masa pencoblosan Pilkada selesai. Ini bertujuan untuk menghindari dampak situasi politik yang memanas," jelasnya.

Risnandar juga menanggapi isu terkait pengisian jabatan kosong selama masa kampanye Pilkada. Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut telah dilakukan sesuai aturan, tanpa adanya intervensi atau agenda tertentu. Hal ini, menurutnya, dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

"Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pengisian jabatan dilakukan untuk mencegah kekosongan posisi yang bisa mengganggu pelayanan publik," tambahnya.

Menjelang pemilu, Risnandar mengingatkan kembali agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Ia mengimbau warga agar hanya membaca berita dari media yang akuntabilitasnya terjamin dan sumber beritanya dapat dipertanggungjawabkan.

"Media yang benar akan selalu menyertakan sumber yang jelas," pungkasnya.

Berita Lainnya

index