Riau (RA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2024 akan mengalami defisit (berkurang) hingga Rp1,2 triliun.
Hal ini menjadi keresahan di lembaga legislatif karena akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah.
Menanggapi defisit APBD ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Budiman meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pj Gubernur Riau (Gubri) selaku pengguna anggaran untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Riau terkait penyebab terjadinya defisit APBD 2025.
Defisit APBD ini, menurut Budiman, jauh di luar kebiasaan batas yang bisa ditolerir sebab mencapai angka Rp1,2 triliun.
"Kami minta dijelaskan apa penyebabnya? Karena ini diluar kebiasaan, akan banyak kegiatan dan program pemerintah untuk masyarakat terbengkalai akibat kondisi ini," kata dia, Jumat (8/11/24).
Budiman mengungkap ia mendapat informasi bahwa banyak proyek yang dibatalkan akibat dari defisit APBD ini sehingga merugikan masyarakat.
Politisi Gerindra itu turut mengkritik Pj Gubri sebelumnya yaitu SF Hariyanto, mengingat Pj Gubri Rahman Hadi saat ini baru menjabat.
"Dimana profesionalisme Pj Gubernur yang lama (SF Hariyanto) yang menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam menyusun APBD Provinsi Riau?" pungkasnya.
Budiman menyebut akibat persoalan defisit anggaran ini ditanggung anggota DPRD Riau yang baru saja dilantik, akibat ulah dari TAPD sebelumnya yang sudah terlebih dahulu mengajukan rancangan APBD.
"Sekarang kami yang menanggung akibatnya sebagai anggota DPRD Riau yang baru, masyarakat juga akan merasakan dampak ini," paparnya.
Untuk itu, Budiman meminta Pemprov Riau harus transparan dan harus menjelaskan secara terang-benderang apa penyebab defisit anggaran.
"Ini harus diketahui masyarakat Riau, apalagi ini diduga berkaitan dengan kepentingan perhelatan Pilkada 2024. Kami minta semuanya harus dibuka ke masyarakat, jelaskan ke kami di DPRD, siapa yang menjadi penyebab defisitnya APBD Riau ini," tutupnya.
