RIAU (RA) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau turut berpartisipasi dalam Pertemuan Kemajuan Implementasi RBC 1, 2, dan 3 dari FOLU Norway Contributions yang digelar di The Ritz Carlton SCBD Jakarta, Jumat (13/12/24) lalu.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia.
Kesepakatan tersebut mendukung upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use). Dari kolaborasi ini, Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran Rp 9 miliar untuk pelaksanaan program tahun 2024-2025.
Plt. Kepala DLHK Riau, Alwamen, dalam paparannya menyampaikan perkembangan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Dukungan tahap pertama FOLU Norway Contributions difokuskan di empat wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yakni:
1. KPH Tebing Tinggi,
2. KPH Bengkalis Pulau,
3. KPH Bagansiapiapi,
4. KPH Mandah.
Fokus utama program ini meliputi penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengembangan perhutanan sosial, serta pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat.
“Kami laporkan kepada bapak Menteri, dukungan FOLU Norway Contributions tahap pertama telah dilaksanakan di empat KPH dengan fokus pada penguatan MPA, perhutanan sosial, dan pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat,” ujar Alwamen dalam presentasinya.
Alwamen menjelaskan, implementasi tahap pertama telah melibatkan 13 kelompok masyarakat (Pokmas) perhutanan sosial melalui penyusunan rencana kelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengembangan usaha, dan peningkatan kelas.
Selain itu, 100 desa rawan karhutla telah mendapatkan sosialisasi dan penyadartahuan, serta 20 kelompok MPA difasilitasi dengan pompa jinjing dan alat pelindung diri (APD).
Dalam sesi diskusi, Alwamen mengajukan usulan untuk program Result-Based Contributions (RBC) tahap kedua dan ketiga agar fokus pada penguatan kelembagaan KPH. Hal ini penting mengingat tugas berat dan luasnya wilayah kelola KPH yang belum sepenuhnya dapat didukung oleh anggaran daerah.
“Kami kira, diperlukan program yang berfokus pada penguatan kelembagaan KPH. Mengingat beratnya tugas dan luasnya wilayah kelola, dukungan pendanaan RBC ini sangat diperlukan. Kami akan menyampaikan rancangan dan lokus program melalui proposal kepada Project Director FOLU Norway Contributions,” tegas Alwamen.
