RIAU (RA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang membidangi keuangan dan ekonomi termasuk pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berencana untuk melakukan inspeksi dan evaluasi penuh.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, sebagai respon dari ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut hampir semua BUMD jadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta hanya dijadikan alat meraup keuntungan dan kepentingan elit-elit tertentu di daerah.
"Untuk menindaklanjuti pernyataan Mendagri ini, Komisi III DPRD Riau akan mengevaluasi total BUMD di Riau," kata Edi Basri, Kamis (19/12/24).
Evaluasi itu, ia melanjutkan, termasuk melihat seperti apa kontribusi BUMD untuk Provinsi Riau.
"Karena bagaimana pun juga BUMD ini perusahaan milik rakyat jadi sudah seharusnya memang kepentingan dan keuntungannya untuk rakyat bukan untuk elit-elit tertentu," tegasnya.
Sehingga, Edi menegaskan, harus ada Langkah tegas terhadap BUMD yang bekerja tidak pada tempatnya.
"Jika terdapat indikasi-indikasi korupsi yang dituding Mendagri ini, kami yang akan melaporkan langsung ke KPK!" pungkasnya.
