RIAU (RA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mulai menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa Ranperda ini telah melalui analisis mendalam, termasuk naskah akademik dan draft yang diharmonisasi oleh Bapemperda DPRD Riau. Ranperda ini juga mendapat arahan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ranperda ini tidak hanya merupakan perintah undang-undang, tetapi juga prioritas untuk diterapkan pada tahun 2025," kata dia, Jumat (3/1/25).
Kemendagri, lanjut Kaderismanto, memberikan catatan agar Ranperda diintegrasikan ke dalam dokumen pelaksanaan dan penganggaran untuk memastikan implementasi yang efektif.
Salah satu rekomendasi adalah memperbanyak unit pelayanan disabilitas di berbagai instansi, seperti dinas koperasi dan UMKM, guna meningkatkan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas.
Namun, Kemendagri menilai pengaturan unit pelayanan disabilitas di pendidikan tinggi berada di luar kewenangan pemerintah provinsi dan perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan regulasi lainnya.
"Kemendagri meminta agar unit-unit pelayanan disabilitas diperbanyak di dinas-dinas tertentu. Untuk pendidikan tinggi, perlu dikaji lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan kewenangan dan regulasi," jelas Kaderismanto.
Ia berharap masukan dari Kemendagri dijadikan pedoman dalam pembahasan Ranperda tahap selanjutnya. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak penyandang disabilitas dan mendorong terciptanya layanan inklusif di Riau.
"Masukan dan catatan dari Kemendagri akan menjadi pedoman untuk memastikan Ranperda ini mampu memberikan perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas secara optimal," pungkasnya.
