PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat tentang masih berlangsungnya praktik penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah sekolah di Pekanbaru.
Padahal, Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang dengan tegas melarang penjualan buku tersebut.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat, khususnya para wali murid, yang mengeluhkan soal pembelian buku LKS di sekolah-sekolah. Ini jelas menjadi beban tambahan bagi mereka, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini," ujar Tengku Azwendi, Senin (13/1/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan larangan penjualan LKS ini seharusnya dipatuhi oleh semua pihak, termasuk sekolah, untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan tidak memberatkan orang tua murid.
"LKS seharusnya tidak dijadikan komoditas. Surat edaran sudah jelas, tidak ada alasan untuk sekolah-sekolah tetap memaksakan pembelian buku itu. Kami akan mendorong dinas pendidikan untuk lebih tegas menegakkan aturan ini," tegasnya.
Tengku Azwendi juga meminta agar pengawasan terhadap sekolah ditingkatkan. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat penting untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait penjualan buku LKS.
"Kami minta dinas pendidikan segera turun tangan dan memastikan larangan ini benar-benar dijalankan. Jika ada sekolah yang tetap membandel, kami tidak akan segan-segan meminta evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat," pungkasnya.
